Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2019

"Ini karena masih kami olah lagi, karena ada satu perusahaan tapi sampai beberapa
orang yang mengadu, ini masih diolah terus nanti bisa saja berkurang karena
jumlah sebenarnya pas posko THR tutup," terang dia.

Seperti diketahui, pemerintah membuka posko THR mulai 20 Mei 2019 atau h-15
atau h-16 sebelum Lebaran. Posko ini akan ditutup pada 10 Juni 2019 mendatang.

Dari segi asal tempat bekerja, lanjut Watrawan, kebanyakan yang mengadu adalah
karyawan swasta di DKI Jakarta. Selain itu, beberapa pengaduan juga datang dari
karyawan yang bekerja di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Sumatra
Utara, Sumatra Barat, Jambi, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

"Dari total yang masuk pengaduannya dilaporkan secara online , tidak langsung
datang ke posko. Bisa lewat whatsapp dan e-mail ," ucapnya.

Sejauh ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengaku sudah menindaklanjuti 213
pengaduan yang masuk ke pengawas di daerah tempat perusahaan yang diadukan

beroperasi. Untuk hari ini, pemerintah pusat akan kembali meneruskan laporan yang
baru masuk ke daerah.

"Semua laporan akan kami tindaklanjuti untuk klarifikasi, pengawas di daerah akan
datang ke masing-masing perusahaan," kata Watratan.

Ia belum bisa memastikan berapa perusahaan yang akan dikenakan sanksi. Sebab,
semua proses pengecekan dan klarifikasi ke tiap perusahaan yang dilaporkan masih
berlangsung.

"Posisi akhir data diolah di posko berakhir sampai 10 Juni 2019, perusahaan yang
ditindak berapa, yang telat bayar berapa, dan tidak bayar berapa. Kalau sekarang
belum bisa bilang," pungkas Watratan.

Informasi saja, aturan mengenai pengupahan diatur dalam Pasal 56 Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam beleid tersebut
diatur bila pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5
persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha.

(aud/agt).

Page 142 of 161.