Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2019
P. 161
Title DISNAKER KOTA MADIUN TERIMA DUA PENGADUAN SOAL THR
Media Name rri.co.id
Pub. Date 31 Mei 2019
http://rri.co.id/post/berita/678406/daerah/disnaker_kota_madiun_terima
Page/URL
_dua_pengaduan_soal_thr.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Madiun membuka Posko Satgas
Ketenagakerjaan Peduli Lebaran 2019. Pembentukan satgas tersebut sesuai amanat
Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.
Posko telah dibuka sejak 28 Mei hingga 14 Juni mendatang.
Kepala Disnaker Kota Madiun, Suyoto mengatakan, dengan dibentuknya posko, para
pekerja bisa mengadu ke dinas jika belum menerima THR. Hingga saat ini, pihaknya
telah menerima dua pengaduan, satu diantaranya sudah terselesaikan sedangkan
satu lainnya masih dalam proses.
Suyoto mengaku timnya telah mengkomunikasikan dengan perusahaan penyedia
jasa pekerja, sebab THR yang diterima pekerja tidak sesuai ketentuan berlaku.
Sesuai aturan, bagi yang sudah bekerja satu tahun dan atau lebih THR yang
diberikan yakni satu kali gaji. Sementara bagi yang belum mencapai satu tahun,
penghitungannya masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan satu kali gaji pokok yang
diterima.
"Ada dua pengaduan ke kita. Yang satu sudah terselesaikan dan yang satu masih
dalam proses. Karena mereka itu baru bekerja enam bulan, seharusnya mendapat
THR setengah dari upah yang diterima tapi yang diterima ini baru sepertiganya saja.
Karena itu kami tetap konsultasikan, kita komunikasikan dan kita bantu
penyelesaiannya agar pekerja bisa menikmati haknya sesuai ketentuan peraturan
yang berlaku," kata Suyoto, Jum'at (31/5/2019).
Ia menyatakan bagi perusahaan yang terlambat memberikan THR, pemerintah akan
memberikan sanksi yang diatur dalam Permenaker Nomor 6 tahun 2016. Yakni,
denda berupa uang maupun sanksi penutupan izin usaha. Sementara itu sesuai UU
No. 23/2014, pengawasan posko pengaduan THR merupakan kewenangan
pemerintah provinsi.
Jika permasalahan itu tidak bisa diselesaikan di Disnaker tingkat kota/kabupaten,
maka akan disampaikan ke tim pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim. Sesuai
data, di Kota Madiun ada sekitar 13.700 pekerja yang berhak mendapatkan THR.
"Harapan kami perusahaan segera memberikan THR bagi karyawannya untuk
kesejahteraan mereka," tandasnya.
Page 160 of 161.
