Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 80
Substansi dari Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja terdiri dari penyederhanaan
perizinan, simplifikasi syarat investasi, penghapusan sanksi pidana, kemudahan dan
perlindungan UMKM, ketenagakerjaan, dukungan riset dan inovasi, adminstrasi
pemerintahan, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, kemudahan proyek
pemerintah, hingga terkait kawasan ekonomi.
Beberapa aspek yang sudah diketahui substansi perubahannya antara lain terkait
perizinan dimana pendekatan izin berubah dari license based approach menjadi risk
based approach. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi banyaknya perizinan
seperti contoh IMB.
Kewenangan dalam pemerintahan terutama dalam membentuk Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang pada awalnya merupakan kewenangan menteri
akan digeser kepada presiden.
Dalam aspek pertanahan, investor yang sudah mendapatkan izin akan dibantu oleh
pemerintah dalam urusan pengadaan tanah, terutama untuk Proyek Strategis
Nasional (PSN).
Terkait dengan ketenagakerjaan, enam poin yang hendak direvisi antara lain terkait
upah minimum, outsourcing, tenaga kerja asing, pesangon, jam kerja, hingga
sanksi.
Ke depan, Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja juga membutuhkan substansi
terkait perpajakan, PNPB, dan pajak daerah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) juga perlu menyiapkan dukungan dalam aspek pembiayaan
perbankan ataupun non-perbankan.
Urusan perlindungan dan pemberdayaan UMKM juga memiliki potensi untuk
menjadi UU terpisah dari Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja..
Page 79 of 144.
