Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019

Title LEGISLATOR PERTANYAKAN PENGELOLAAN PROGRAM KARTU PRAKERJA
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 21 November 2019
https://mediaindonesia.com/read/detail/272895-legislator-pertanyakan-p engelolaan-
Page/URL
program-kartu-prakerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mempertanyakan pengelolaan
program kartu prakerja yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pencari
kerja diberikan kepada Kementerian Perekonomian. Menurutnya program kartu
prakerja lebih tepat dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang
memang progamnya terkait ketenagakerjaan.

"Program kartu prakerja yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada
pencari kerja, pengelolaannya kini diberikan kepada Kementerian Perekonomian.
Nanti peran Kemenaker di mana ketika ini diserahkan kepada Kemenko," tanyanya
saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Politisi Fraksi PKS ini juga mengingatkan pemerintah terkait pihak yang berhak
menerima kartu prakerja. "Kita harus belajar dari BPJS (Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial) Kesehatan. Khususnya terkait data siapa yang berhak menerima.
Jangan sampai kesemerawutan data di BPJS kembali terjadi di kartu prakerja,"
tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan grand design kartu
prakerja secara umum dimulai dari persiapan, payung hukum, dibentuk oleh Project
Management Office (PMO), diimplementasikan dengan mengundang stakeholder
terkait. Dalam paparannya, Ida menjelaskan bahwa total anggaran yang
dialokasikan di APBN 2020 sebesar Rp10 triliun untuk 2 juta penerima.

"Sesuai dengan hasil ratas (rapat terbatas) 11 November, PMO dan kartu prakerja
dikelola oleh Kemenko Perekonomian, karena itu detail pelaksanaan dan grand
design pelaksanaan ada di Kemenko. Jadi bukan kami yang menyampaikan,"
ungkapnya.

Page 86 of 144.