Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2019
P. 46
Rekomendasi, dalam keterangan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan,
Jakarta (22/6).
Lebih lanjut Menaker Hanif menyampaikan bahwa Konvensi dan Rekomendasi
tersebut bertujuan untuk menciptakan dunia kerja yang bebas dari segala bentuk
tindak kekerasan dan pelecehan bagi semua orang baik di tempat melakukan
aktivitas kerja, perjalanan dari dan menuju tempat kerja, bahkan dalam komunikasi
terkait pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi. Konvensi juga memberi
perlindungan terhadap pencari kerja, pasien, klien dari tindak kekerasan dan
pelecehan.
"Pembahasan penyusunan Konvensi dan Rekomendasi ILO mengenai penghapusan
kekerasan dan pelecehan di tempat kerja tersebut telah dilaksanakan di Jenewa
selama dua tahun dalam kerangka tripartit (pemerintah, pengusaha, dan pekerja).
Sejauh ini, Pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam negosiasi Konvensi dan
Rekomendasi serta bekerjasama dengan negara-negara anggota ILO lainnya
memberikan masukan dalam Konvensi dan Rekomendasi tersebut," jelas Duta Besar
Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya
di Jenewa.
Konvensi ILO merupakan instrumen ketenagakerjaan internasional yang bersifat
mengikat secara hukum dan perlu diratifikasi. Sementara Rekomendasi bukan
merupakan intrumen yang mengikat secara hukum, tidak memerlukan ratifikasi,
namun memuat petunjuk mengenai bagaimana Konvensi dapat diimplementasikan.
Pengesahan Konvensi dan Rekomendasi Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di
Tempat Kerja dilakukan dalam sesi ke-108 Konferensi Perburuhan Internasional
yang berlangsung di Jenewa pada tanggal 10-21 Juni 2019.
Konvensi ILO mengenai penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja
tersebut akan mulai berlaku setahun setelah terdapat dua negara yang melakukan
ratifikasi.
(*).
Page 45 of 89.
