Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JULI 2019
P. 38
Eva Trisiana menambahkan selama ini pemerintah terus berupaya secara intens
melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan CSO, untuk
menyelesaikan seluruh aturan turunan setelah UU tersebut diundangkan November
2017.
Dalam kesempatan tersebut, Karo Hukum, Budiman, menyampaikan bahwa RPP ini
menjabarkan 9 pasal dari UU 18/2017. Simplikasi peraturan perundang-undangan
menjadi alasan mendasar penyusunan aturan turunan UU 18/2017 menjadi 3
Peraturan Pemerintah, 3 Perpres, 5 Permenaker dan 3 Peraturan Kepala Badan.
Sementara perwakilan CSO, Daniel Awigra, selaku Deputi Direktur Human Rights
Working Group (HRWG), berpendapat mengingat RPP merupakan jantung
pelaksanaan PPMI, maka perlu diperjelas draft RPP yang masih bersifat umum dan
belum spesifik dalam memberikan pelindungan kepada PMI.
"Mekanisme perlindungan semacam apa? Siapa yang akan bertanggung jawab
untuk isu apa? di level mana? " katanya.
Daniel Awigra menilai soal perlindungan pekerja migran juga ada dimensi langsung,
yakni pemberian akses perlindungan dan membangun lingkungan yang mendukung
perlindungan.
"Bagaimana mekanisme perlindungan saat pekerja migran sedang bekerja di luar
negeri tahu? Bagaimana mengakses perlindungan dari pemerintah? Ini menyangkut
soal kepastian hukum, " kata Daniel Awigra.
Sedangkan Seknas Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri Wisnuwardhani,
mengatakan bahwa RPP Perlindungan dan pengawasan harus juga menekankan
mengenai mekanisme penanganan kasus dan bantuan hukum bagi PMI. Perlu ada
bab tersendiri yg menjelaskan turunan dari pasal 77 ayat 3 UU PPMI mengenai
penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.
"Apakah PMI dapat menyelesaikan perselisihan melalui PHI sehingga penyelesaian
dapat segera diselesaikan, " kata Savitri.
Page 37 of 80.
