Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 MARET 2020
P. 15
Title PKS SIAP TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name jpnn.com
Pub. Date 02 Maret 2020
Page/URL https://www.jpnn.com/news/pks-siap-tolak-omnibus-law-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
BANTEN - Anggota DPR dapil Banten II (Serang Cilegon) Jazuli Juwaini menjelaskan posisi
PKS yang semakin kukuh di parlemen karena memilih tidak bergabung dengan Kabinet
Indonesia Maju pemerintahan Presiden Jokowi.
Anggota Komisi I DPR ini mencontohkan FPKS-lah yang terdepan menolak kenaikan iuran
BPJS Kelas III Mandiri, rencana kenaikan harga gas LPG 3 kilogram, mendesak penyelidikan
atau penggunaan hak angket dalam skandal Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari Rp
13 triliun. Jazuli juga melaporkan keberhasilan FPKS bersama fraksi lain mengegolkan UU
Pesantren, serta mengusulkan RUU Perlindungan Simbol dan Tokoh Ulama, dan lain-lain.
"Bagi Fraksi PKS keberpihakan pada rakyat kecil tidak bisa ditawar-tawar. Jika nanti setelah
pembahasan omnibus law tidak berpihak pada rakyat, tidak berkeadilan, atau membuat
pemerintah semena-mena dalam membuat kebijakan dengan tegas kami akan tolak," kata
Jazuli saat melakukan serap aspirasi masyarakat pada masa reses DPR di Kecamatan
Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten, Minggu (1/3).
Saat acara itu, Jazuli mengumpulkan tokoh masyarakat dari enam kecamatan di Kabupaten
Serang, yakni Tunjung Teja, Petir, Cikeusal, Baros, Bandung dan Pamarayan, di Rumah
Makan Saung Kuring Tunjung Teja. Di forum itu, Jazuli mengatakan Fraksi PKS di DPR lebih
objektif dan all out dalam memperjuangkan kepentingan rakyat bangsa dan negara.
Dalam forum tersebut para tokoh berharap besar kepada PKS agar mampu mengangkat
harkat dan martabat masyarakat kecil dan mendorong pemerintah membuat program
kesejahteraan rakyat, dan bukan sebaliknya melahirkan kebijakan yang membuat rakyat
semakin susah.
Mereka mendukung PKS menolak kenaikan iuran BPJS Kelas III Mandiri dan harga-harga
kebutuhan rakyat kecil. Secara khusus para tokoh masyarakat terutama malangan pekerja
(buruh) menyoroti Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mereka dengar hanya berpihak pada
investor dan pemodal.
Jazuli mengatakan bahwa semua aspirasi itu akan diperhatikan dengan baik, terutama yang
menyangkut persoalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Ketua Fraksi PKS di DPR ini berjanji akan jaga amanat itu, dengan semaksimal mungkin
berjuang untuk membela kepentingan rakyat dan menolak kebijakan yang menyengsarakan
masyarakat. (boy/jpnn)
Page 14 of 71.
