Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 DESEMBER 2019
P. 67

Title          MENAKER IDA FAUZIAH SEBUT PENGATURAN PESANGON DAN UPAH MASUK OMNIBUS LAW
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      05 Desember 2019
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20191205/12/1178290/menaker-ida-fauzia h-sebut-
               Page/URL
                              pengaturan-pesangon-dan-upah-masuk-omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               JAKARTA-- Upah dan pesangon akan menjadi beberapa poin yang akan masuk
               menjadi pasal yang akan dimasukkan dalam Omnibus Law terkait dengan Cipta
               Lapangan Kerja.

               Hal itu sekaligus merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
               yang memiliki konten pengaturan upah dan pesangon.

               Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan bahwa pemerintah masih
               mengkaji beberapa pasal yang dianggap tidak berkontribusi dalam penciptaan
               lapangan kerja di Indonesia, untuk kemudian dimasukkan dalam Omnibus Law Cipta
               Lapangan Kerja.

               "Itu semua K/L [kementerian/lembaga] sedang kerja, termasuk Kemenaker
               [Kementerian Ketenagakerjaan]. Kita sedang dalam proses penyusunan dan perlu
               mendengar dari berbagai pihak. Ya diantaranya itulah [pesangon dan upah],"
               jelasnya.

               Ida mengungkapkan kementerian/lembaga terkait diinstruksikan untuk
               menginventarisasi pasal-pasal bermasalah di bidang masing-masing untuk
               dimasukkan ke dalam omnibus law tersebut. Pasalnya, dia menyebut ada sekitar 74
               undang-undang yang berdampak negatif terhadap upaya penciptaan tenaga kerja di
               Indonesia.

               Dalam hal ini, dia menjelaskan sudah melakukan diskusi dengan sejumlah pihak
               antara lain asosiasi pengusaha, serikat buruh, dan organisasi kemasyarakatan.
               Namun, Ida memastikan pemerintah harus menunggu omnibus law tersebut masuk
               ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020.

               "Sudah dong [sudah mulai penyusunan draf], sedang berjalan dalam proses. Kami
               sudah invetarisasi dan diskusikan dan pada saatnya akan disampaikan," tekannya.













                                                       Page 66 of 141.
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72