Page 10 - Resume Berita Ketenagakerjaan 22 Januari 2020

Sesuai dengan Pasal UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya Pasal

53 ayat (1) yang di mana, Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik

Daerah Wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen

penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Begitupun perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling

sedikit 1 persen penyandang disabilitas.

8 Jan 21, 2020 - Positive - Corporate Archive

kumparan.com / KumparanBisnis Attachment

DPR TARGETKAN REVISI UU ANGKUTAN JALAN UNTUK Eclipping

OJOL SELESAI 2020 Word

URL :

http://klipingkemnaker.binokular.net/report/detail/18671986
Komisi V DPR akan segera membahas revisi UU Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu yang

menjadi pokok bahasan dalam revisi tersebut adalah mengenai

nasib ojek online (ojol). Ketua Komisi V, Lasarus, memastikan

pihaknya bakal langsung bekerja setelah paripurna memutuskan

adanya revisi UU tersebut. Ia menargetkan tahun 2020 revisi bisa

rampung. "Kami akan undang Grab dan Gojek. Compare

masukan dari driver supaya berimbang. Kami minta mereka

melakukan kajian sebagai bahan revisi UU," tambahnya.

Lasarus - Ketua Komisi V,

Kami sedang membuat kajian akademik. Kalau selesai, kami kirim ke

pemerintah, pemerintah membuat DIM. Kajian akademik kami perlu