Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020

Title LAMPU HIJAU DARI PEMERINTAH, PENGUSAHA TUNDA THR BURUH
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 11 Mei 2020
https://insight.kontan.co.id/news/lampu-hijau-dari-pemerintah-pengusah a-tunda-thr-
Page/URL
buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah menyerahkan urusan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi
buruh kepada pengusaha dan buruh untuk menyelesaikannya secara dialog.
Pengusaha bisa menunda pembayaran THR, atau mengangsur THR, asalkan ada
persetujuan dari buruh.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/6/HI.00.01/V/2020 tentang
Pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa
Pandemi Covid-19 menjadi dasar itu.

Dalam surat tertanggal 6 Mei 2020 kepada Gubernur itu, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah menyampaikan empat poin. Pertama meminta gubernur memastikan
perusahaan di wilayahnya membayarkan THR kepada buruh.

Kedua, pemerintah membuka opsi bagi perusahaan yang tidak mampu bayar tepat
waktu bisa mencari solusi bersama dengan dialog dengan buruh.

Dialog itu harus didasari laporan keuangan internal perusahaan yang transparan
agar tercapai kesepakatan.

Kesepakatan bisa berupa mengangsur pembayaran THR, penundaan dalam jangka
waktu tertentu, serta menetapkan waktu pembayaran dan merumuskan denda atas
penundaan pembayaran itu.

Ketiga, kesepakatan itu harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Keempat, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR maupun denda
tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR tahun 2020.

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) setuju adanya
denda penundaan. Pengusaha yang terlambat membayar THR bisa dikenai denda
sebesar beberapa persen dari total THR yang seharusnya diberikan ke pekerja.

Namun KSPI tetap akan menggugat Surat Menaker ini ke PTUN karena
bertentangan PP No 78 Tahun 2015 soal Pengupahan.

Page 121 of 243.