Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020

Title PERBUDAKAN ABK, INI LANGKAH YANG DIAMBIL KKP
Media Name kompas.com
Pub. Date 11 Mei 2020
https://money.kompas.com/read/2020/05/11/120200226/perbudakan-abk-ini- langkah-
Page/URL
yang-diambil-kkp
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) memastikan bakal menyelidikan lebih
lanjut soal dugaan pelanggaran HAM Anak Buah Kapal (ABK) asal RI yang bekerja di
Kapal China.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar mengatakan, pihaknya
tak segan-segan memberikan sanksi yang sesuai bila telah memperoleh pelanggaran
hukum.

"Selanjutnya akan dilakukan pendataan dan penyelidikan terkait kejadian di sana,
termasuk proses-proses rekrutmen. Aparat keamanan yang akan lakukan. Bila
berbagai unsur pelanggaran hukum sudah diperoleh, tentu akan diproses dan
tindaklanjut," kata Zulficar Kepada Kompas.com, Senin (11/5/2020).

KKP ucap Zulficar, akan berkoordinasi lebih lanjut dan melaporkan kejadian
perbudakan melalui Regional Fisheries Management Organization (RFMO)
kapal/perusahaan terkait. Tujuannya agar bisa diambil langkah-langkah lanjutan
yang relevan.

Terkait ABK yang telah kembali ke Tanah Air, Zulficar bersama
kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal memastikan hak-hak yang harus diterima
oleh para ABK benar-benar dipenuhi oleh perusahaan yang memperkerjakan
mereka.

"Saat ini, 14 ABK tersebut sudah berada di SafeHouse yang disiapkan Kementerian
Sosial (Kemensos). Bila nantinya 14 ABK kapal ikan membutuhkan pekerjaan yang
relevan, KKP siap membantu dan memfasilitasi untuk pekerjaan di industri/kapal-
kapal ikan di RI," ucapnya.

Sementara terkait kebijakan, KKP mendorong aktif dan siap berkontribusi agar RPP
Pekerja Migran -- mencakup awak kapal -- segera dituntaskan agar rekrutmen ABK
bisa terpadu dan satu pintu.

"Kami melibatkan Kemenaker, Kemenhub, dan Kemenlu agar bisa segera
dituntaskan," pungkasnya.

Page 154 of 243.