Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 25

Title          INGATKAN PENGUSAHA, MENAKER: THR WAJIB DIBAYARKAN H-7 LEBARAN
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      12 Mei 2020
                              https://nasional.sindonews.com/read/25033/15/ingatkan-pengusaha-menake r-thr-wajib-
               Page/URL
                              dibayarkan-h-7-lebaran-1589231103
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive






















               Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2020, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
               mengingatkan para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)
               Keagamaan tepat waktu.

               "THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
               pengusaha kepada pekerja atau buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
               keagamaan," katanya melalui siaran pers saat berkoordinasi dengan Kepala
               Disnaker se-Indonesia melalui sambungan video di Jakarta, Senin 11 Mei 2020.

               THR Keagamaan diatur dalam Permenaker RI No 6/2016 tentang Tunjangan Hari
               Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Permenaker ini merupakan
               aturan turunan dari PP RI No 78/2015 tentang Pengupahan.

               "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
               dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai
               sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," jelas Ida.

               Sebelumnya, Kemnaker juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri
               Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian
               THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19
               (selanjutnya disebut SE THR).


               Melalui SE ini, para Gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan
               perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan
               peraturan perundang-undangan.


               "Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai
               kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu







                                                       Page 24 of 243.
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30