Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020

Title MENAKER SOAL THR WAJIB DIBAYAR: PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM LEBARAN
Media Name wartaekonomi.co.id
Pub. Date 12 Mei 2020
https://www.wartaekonomi.co.id/read285090/menaker-soal-thr-wajib-dibay ar-paling-
Page/URL
lambat-7-hari-sebelum-lebaran
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan para pengusaha
untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) tepat waktu, yaitu paling lambat
tujuh hari sebelum Idul Fitri.

"THR Keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan," kata Menaker Ida Fauziyah dalam siaran pers kementerian yang
diterima di Jakarta, Senin.

Dalam konferensi video dengan kepala Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia
pada Senin (11/5), Menaker mengingatkan bahwa aturan THR keagamaan sudah
diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Permenaker itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan yang salah satunya mengatur tentang denda jika
perusahaan terlambat membayarkan THR dan sanksi administratif bagi yang tidak
membayar. Perusahaan yang terlambat membayar dapat dikenai denda lima persen
yang akan dikelola untuk kesejahteraan buruh dan pekerja.

Namun, menimbang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian saat ini,
Menaker mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor:
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020
di Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID-19 yang membuka ruang dialog terkait
THR.

Dialog pengusaha dan pekerja dapat dilakukan jika ada perusahaan yang tidak
dapat membayar penuh atau malah tidak bisa membayar sama sekali THR sampai
dengan waktu yang ditentukan akibat dampak COVID-19. Dialog itu dapat
membuahkan keputusan pembayaran THR secara bertahap atau penundaan sampai
jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak, menurut SE tersebut.

"Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu
membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
Keagamaan," ujar Menaker.

Page 4 of 243.