Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 122
Title DPR RESPONS BERITA KAPAL CHINA EKSPLOITASI WNI: KEMENLU SEGERA LAKUKAN
KOORDINASI
Media Name wartaekonomi.co.id
Pub. Date 07 Mei 2020
Page/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read284490/dpr-respons-berita-kapal-chi na-eksploitasi-
wni-kemenlu-segera-lakukan-koordinasi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyatakan prihatin terkait
eksploitasi 18 Anak Buah Kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) di Kapal Longxing
629 China. Di mana empat orang ABK telah meninggal dunia dan tiga jasad di
antaranya terpaksa dibuang ke laut lepas.
"Saya sangat prihatin dan berbelasungkawa atas meninggalnya ABK Indonesia yang
bekerja di kapal itu. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pendampingan
kepada semua WNI termasuk memastikan tidak adanya kekerasan, eksploitasi, dan
pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang berakibat jatuhnya korban nyawa WNI
dan terampasnya hak mereka sebagai ABK," tandas Kharis.
Kharis mengatakan, sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri No.
37 Tahun 1999 disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi
kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia. Sementara pada Pasal 19
disebutkan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan
pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang
berada di luar negeri.
"Karena itu saya meminta agar Kementerian Luar Negeri segera berkoordinasi dengan
Pemerintah Tiongkok terkait kapal tempat bekerja WNI dan Pemerintah Korea Selatan
yang saat ini merawat dan membantu 14 ABK yang masih hidup, sehingga semua
dapatkan keadilan dan tentunya pendampingan yang memadai dari negara dalam hal ini
kedutaan besar kita di Korea Selatan," ujar anggota DPR dari Fraksi PKS ini.
Sebelumnya, sebagaimana diberitakan media di Korea Selatan, sejumlah WNI ABK
melapor bahwa mereka diperlakukan dengan buruk di kapal ikan tersebut dengan
bekerja hingga 18 sampai 30 jam, istirahat yang minim, serta terpaksa harus meminum
air laut yang disaring sehingga sebagian jatuh sakit. Sementara para awak dari China
mendapat jatah air mineral dalam botol.
"Berdasarkan UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU
PPMI) jelas sekali bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung
tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi
dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan,
kesewenang- wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan
lain yang melanggar hak asasi manusia apa yang terjadi pada ABK WNI di kapal itu
harus diusut tuntas hingga selesai," tandas legislator dari Dapil Jateng 5 itu.
Partner Sindikasi Konten: SINDOnews.
Page 121 of 276.
