Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020

Karena itu, Faisal Basri meminta pemerintah tidak perlu lagi melanjutkan program
Kartu Prakerja yang saat ini sudah masuk gelombang tiga.

"Tidak perlu lagi gelombang ketiga, keempat karena sudah jelas tidak tepat sasaran
dan desainnya buruk," ujar Faisal Basri dalam acara Satu Meja The Forum di
Kompas TV , Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Menurut Faisal Basri, korban PHK saat ini membutuhkan bantuan untuk membayar
sewa kontrakan ataupun bayar cicilan utang yang selama ini uangnya digunakan
untuk kebutuhan sehari-hari.

"Ini yang harus didahulukan dulu, oleh karena itu (anggaran) 100 persen untuk
bansos, bukan khusus (Kartu Prakerja) yang tidak karuan itu," kata Faisal Basri .

Faisal Basri pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) cepat turun tangan
mengatasi persoalan Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran dan tidak dibutuhkan
masyarakat saat ini.

"Ini tanggungjawab Presiden karena sudah lintas kementerian dan Presiden harus
bisa mengurai persoalan seperti ini," katanya.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran
program tersebut kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari
kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah
pandemik virus corona.

Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total
keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp
405,1 triliun.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk
manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55
juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai
sistem Kartu Prakerja. Sisanya, digunakan untuk operasional program.

Page 127 of 276.