Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 78
Meski pemberian izin penempatan ABK tidak sepenuhnya berada di Kemenaker
dengan Surat Ijin Perusahaan Penempatan PMI (SIP3MI), Kementerian
Perhubungan juga dapat melakukannya lewat Surat Izin Usaha Perekrutan dan
Penempatan Awal Kapal (SIUPPAK) bagi agen penempatan. Kendati demikian, pihak
Kemenaker akan tetap melakukan investigasi terkait hal itu.
Investigasi itu akan melingkupi aspek ketenagakerjaan, seperti pelanggaran
hubungan kerja dan norma ketenagakerjaan khususnya perlindungan pekerja
migran Indonesia. Untuk itu, tegasnya, Kemnaker masih terus melakukan
pemeriksaan dan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian
Luar Negeri, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Untuk itu kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami akan
memastikan aspek ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja terpenuhi dan kasus ini
segera dapat diatasi dengan baik," tegas Aris.
Page 77 of 276.
