Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 181
Adapun poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain reformasi birokrasi,
ekosisten digital siap kerja, tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja), link and match
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan yang
kesembilan adalah reformasi pengawasan.
Sebagai aktualisasi riil dari amanah sembilan lompatan besar tersebut, Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen
Binwasnaker dan K3) melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan
tahun 2021 yang diikuti pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia secara hybrid.
"Acara yang secara resmi dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ibu Dr. Ida
Fauziyah, M.Si ini, menjadi langkah awal Binwasnaker terhadap komitmen mewujudkan salah
satu poin dari sembilan lompatan besar Kemnaker," kata Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani
Rumondang dalam keterangannya, ditulis Jumat (26/3/2021).
Lebih lanjut Dirjen mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan Rakornas ini di antaranya adalah
penguatan aspek teknik dan manajerial pengawas ketenagakerjaan penyamaan persepsi konsep
pemeriksaan, pengujian, kelembagaan pengawas ketenagakerjaan juga mensosialisasikan
peraturan perundang-undangan terbaru bidang ketenagakerjaan dan mencermati perubahan
kebijakan ketenagakerjaan.
Selain daripada itu, menururt Dirjen tujuan dari Rakornas adalah mempererat soliditas dan
solidaritas pengawas ketenagakerjaan yang berada di selururh Indonesia serta memperkuat
sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder.
Pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut, juga
ditandatangani komitmen bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan
Industrial, oleh Dirjen Binwasnaker dan K3 bersama Plt Dirjen PHI dan Jamsos.
"Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk melaksanakan salah
satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan," pungkas Haiyani.
180
