Page 91 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 desember 2019
P. 91
Title UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI UJI MATERI KE
MAHKAMAH KONSTITUSI
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 18 Desember 2019
Page/URL https://video.tribunnews.com/view/111265/undang-undang-perlindungan-pe kerja-
migran-indonesia-di-uji-materi-ke-mahkamah-konstitusi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi TRIBUN-COM - Mahkamah
Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan perkara nomor 83/PUU-XVII/2019
terkait Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Sidang perkara itu digelar di ruang sidang pleno lantai II, gedung MK, Rabu
(18/12/2019). Hakim konstitusi Manahan Sitompul memimpin sidang didampingi
hakim konstitusi, Saldi Isra dan Enny Nurbaeningsih.
"Sidang dalam permohonan perkara nomor 83/PUU-XVII/2019 dibuka dan
dinyatakan terbuka untuk umum," kata Manahan Sitompul.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Perusahaan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Saiful Mashud, selaku pemohon uji materi,
mengatakan pihaknya menguji materi Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan
Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Materi yang kami pertentangan adalah bahwa ketiga pasal tersebut bertentangan
dengan Pasal 27, 28, dan 33 UUD 1945," kata dia.
Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dia menjelaskan, Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mendapatkan tugas merekrut, melatih,
dan menempatkan TKI.
Sementara itu, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) hanya diberi tugas mencari Job Order dan menempatkan.
"P3MI dalam melaksanakan tugas dalam menjalankan fungsi bukan mengekspolitasi
bukan menjual WNI ke luar negeri akan tetapi kami membantu lulusan SD dan SMP
jauh di desa dan pegunungan untuk mendapatkan pekerjaan layak," kata dia.
Page 90 of 118.
