Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 123
Title INI DRAF OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA YANG HAPUS KEWAJIBAN PRODUK
HALAL
Media Name sindonews.com
Pub. Date 21 Januari 2020
Page/URL https://nasional.sindonews.com/read/1502797/15/ini-draf-omnibus-law-ci pta-lapangan-
kerja-yang-hapus-kewajiban-produk-halal-1579580438
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dibuat pemerintah, nyatanya tidak
hanya membuat ketentuan kontroversi terkait ketenagakerjaan. Omnibus law
tersebut juga menghapus ketentuan kewajiban produk bersertifikat halal yang
beredar di Tanah Air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33/2014 tentang
Jaminan Produk Halal (UU JPH).
Berdasarkan draf yang didapat oleh SINDO Media, ketentuan tersebut diatur dalam
Pasal 552 Ketentuan Penutup dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut.
Pasal 552
Ketentuan Penutup
Pada saat UU ini mulai berlaku:
c. Pasal 4, Pasal 29, Pasal 44, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dan ketentuan penghapusan ini berlaku untuk sejumlah Pasal dalam 31 UU lainnya.
Sementara, pasal-pasal yang dihapus dalam UU JPH di antaranya
Pasal 4
Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib
bersertifikat halal.
Pasal 29
(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada
BPJPH.
(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
a. data Pelaku Usaha;
Page 122 of 152.
