Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020

Ia menjelaskan bahwa kebanyakan para PMI yang bekerja di perusahaan-
perusahaan kebun sawit itu untuk akses kemana-mana terasa sulit.

Bukan tidak mungkin, kata dia, bagi PMI yang sudah belasan tahun bekerja, mereka
sudah menikah dan memiliki istri dan anak di Malaysia ini.

Karena itu, katanya, perlu mendapat perhatian dari berbagai instansi pemerintah
Indonesia, khususnya dalam hal pendataan administrasi sah perkawinan yang
menjadi kewenangan Kementerian Agama.

"Tahun ini merupakan tahun pendataan yang valid. Untuk itu, agar para pekerja kita
ini bisa nyaman dan aman serta tetap legal sebagai pekerja di Serawak Malaysia kita
perlu mendata, dan itu bisa dimulai dari administrasi sah perkawinan,: katanya.

Hal tersebut, kata dia, dimaksudkan agar pendataan jumlah WNI, baik itu orang tua
dan anak-anak, dapat terdata.

"Dan kita bisa melindungi mereka dengan kelengkapan paspor dan dokumen lainnya
hingga ke anak-anaknya yang lahir di Sarawak Malaysia," katanya.

Terkait hal itu, ia mengharapkan Kementerian Agama juga dapat mendukung
pelaksanaan pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang rencananya akan dilakukan
oleh BKKBN Kalbar di wilayah Sarawak, Malaysia bagi para PMI yang ada di wilayah
tersebut.

"Hal ini sangat perlu direalisasikan karena menjadi salah satu syarat keabsahan
administrasi perkawinan para PMI yang membawa istri dan anak bekerja di Sarawak
Malaysia. Dengan sahnya secara administrasi perkawinan itu maka BKKBN bisa
masuk di dalam sosialisasi dan pembinaan keluarga berencana dan program
KKBPK," katanya.

Ia menambahkan, dengan data yang valid itu juga maka dapat mempermudah
membantu para PMI dalam pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembinaan
keluarga berencana yang sejahtera dan bahagia oleh BKKBN.

"Melalui dukungan Kementerian Agama ini kami berharap perkawinan antarsesama
PMI di Sarawak Malaysia menjadi sah namun tidak meninggalkan peraturan
perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dengan harapan para 'pahlawan devisa'
negara ini dapat merasakan bahwa pemerintah terus dapat hadir di tengah-tengah
mereka," demikian Yonni Triprayitno.

Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Slamet Editor: Andi Jauhary COPYRIGHT (c)2020 .

Page 17 of 152.