Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 144
Tinggi dikembalikan ke Kementerian Dikbud," ujar Mulyanto kepada wartawan, Jumat
(9/4/2021).
"Dan sekarang Pemerintah melakukan hal yang sama untuk sesuatu yang sudah dikoreksi.
Dengan membentuk Kemndikbud-Ristek. Tentu keputusan ini sangat membingungkan,"
sebutnya.
Keputusan Jokowi itu dinilai tidak akan efektif. Peleburan kementerian membutuhkan waktu yang
tidak sebentar untuk koordinasi dan adaptasi.
"Proses adaptasinya saja perlu waktu sekitar 2-3 tahunan. Sementara Pemerintahan Jokowi
periode kedua efektif tinggal 2 tahun lagi. Maka praktis kementerian baru ini tidak akan efektif
bekerja di sisa usia pemerintahan sekarang ini," kata politikus PKS ini.
Dengan digabungkannya Kemendikbud-Ristek, kata Mulyanto, maka perumusan kebijakan dan
koordinasi ristek akan semakin tenggelam oleh persoalan pendidikan dan kebudayaan yang
sudah segunung. Belum lagi terkait kerumitan koordinasi kelembagaan antara Kemendikbud-
Ristek dengan BRIN dan LPNK ristek lainnya.
Kebijakan ristek yang semestinya semakin mengarah ke hilir dalam rangka hilirisasi dan
komersialisasi hasil ristek dalam industri dan sistem ekonomi nasional, dengan penggabungan
Kemendikbud-Ristek bisa jadi akan kembali berorientasi ke 'hulu' dimana ristek menjadi unsur
penguat empirik dalam pembangunan manusia.
"Beda halnya kalau Kemenristek ini digabung dengan Kemenperin. Ini dapat menguatkan
orientasi kebijakan inovasi yang semakin ke hilir dalam rangka industrialisasi 4.0," tandas
Mulyanto.
Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud ini tentu akan berdampak pada aparatur sipil
negara (ASN) di dua kementerian tersebut.
Terkait hal itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Teguh Widjinarko mengatakan, pegawai negeri sipil
(PNS) dari Kemenristek dan Kemendikbud akan dialihkerjakan ke Kementerian baru yakni
Kemendikbud Ristek.
"Sebenarnya pemerintah sudah memiliki pengalaman banyak terkait dengan penggabungan,
pemisahan atau pembubaran organisasi pemerintah, dan selama ini bisa dilakukan tanpa
masalah," kata Teguh kepada Liputan6.com, Minggu (11/4/2021).
Teguh menjelaskan, dalam proses penggabungan kementerian tersebut, pemerintah selalu
menerapkan prinsip utama yakni tidak merugikan pegawai yang terdampak.
Menurutnya, secara aturan sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada mekanisme yang harus dilalui. Misalnya dalam pasal
241 diatur beberapa mekanisme.
"Salah satunya adalah disalurkan ke instansi pemerintah lainnya. Dalam kasus Kemristek, maka
jelas pegawai akan dialihkan ke instansinya yang baru. Tentunya setelah ada struktur organisasi
yang jelas," katanya.
Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan siap mengikuti arahan
Presiden Joko Widodo soal dibentuknya Kementerian Investasi. Jubir BKPM Tina Talisa belum
mau berbicara lebih jauh apakah BKPM akan dilebur menjadi di Kementerian Investasi tersebut.
143
