Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 167
Ida juga meminta kerja sama kepada kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar
THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengusaha yang tidak mampu membayar THR diwajibkan untuk melakukan dialog dengan
pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan dan itikad baik.
Kendati demikian kesepakatan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
keagamaan tahun 2021.
"Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 berdasarkan laporan internal perusahaan yang transparan," ujarnya.
Kemnaker juga membentuk satuan tugas (Satgas) pelayanan konsultasi dan penegakan hukum
pembayaran THR 2021 yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah jika ada laporan
pelanggaran terkait pembayaran THR 2021.
Siapa yang Berhak Mendapatkan THR ? Dalam Permenaker No 6 tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, disebutkan ada beberapa kriteria yang
berhak menerima THR ini.
Dalam pasal 2 dijelaskan, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada
pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
Peraturan ini tidak membedakan status pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap, karyawan
kontrak atau karyawan paruh waktu Selain itu, dalam pasal 7 disebutkan bahwa pekerja/buruh
yang mengalami PHK terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan juga berhak
menerima THR.
Pasal 8 juga disebutkan bahwa pekerja buruh yang dipindahke ke perusahaan lain dengan masa
kerja berlanjut, juga berhak atas THR pada perusahaan yang baru apabila dari perusahaan yang
lama belum mendapatkan THR.
Perhitungan Besaran THR Dalam SE tersebut, ketentuan besaran THR Keagamaan yang
diberikan yakni: - Bagi pekerja-buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. - Bagi pekerja atau butuh yang telah
mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan
secara proporsional sesuai dengan perhitungan: (Masa kerja : 12) x 1 bulan upah - Bagi pekerja/
buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut:
a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
b. Pekerja/buruh yang telah mmpunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
Ketentuan Bagi Perusahaan yang Tidak Mampu Membayar THR Bagi perusahaan yang masih
terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun
2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Gubernur dan
Bupati/Walikota diminta untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh
untuk mencapai kesepatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambar dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan.
166
