Page 321 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 321
Terlebih, aturan itu tak mengatur secara khusus keberadaan pihak yang mengawasi pembayaran
THR oleh perusahaan di lapangan. Artinya, pengusaha bisa memutuskan pembayaran secara
sepihak THR, termasuk membayarnya dengan cara dicicil.
"Poin tuntutan kami adalah jangan ada surat edaran. Karena dengan itu, pengusaha yang
sebelumnya mampu bayar THR jadi punya peluang untuk berlindung dan tidak membayarkan
THR-nya secara penuh," ujar Presiden Aspek Mirah Sumirat kepada CNNIndonesia.com Senin
(12/3).
Karena itu lah, kata dia, sejak awal buruh dengan tegas meminta ketentuan THR mengacu pada
Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa perlu keluarnya surat edaran.
"Kalau menurut saya surat edaran ini fatal lah, ndablek lah. Intinya, poinnya, jangan keluarkan
surat edaran karena sudah ada mekanisme tersendiri terkait mekanisme mampu dan tidak
mampu di Undang- Undang," jelasnya.
Sebelumnya Menaker Ida Fauziyah mengumumkan pemerintah masih memberikan keringanan
bagi perusahaan dalam membayar Tunjangan Hari Raya (THR) buruh pada Lebaran 2021.
Namun, keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau
H-1.
"Perusahaan yang tidak mampu bayar THR 2021 sesuai ketentuan maka dilakukan dialog untuk
disepakati pembayarannya. Kalau di sini memang ada jeda panjang. Tapi setelah pelajari
masukan dari berbagai pihak maka penundaan hanya dibolehkan (sampai) sebelum pelaksanaan
hari raya," katanya.
Sementara itu bagi perusahaan yang mampu, Ida meminta untuk membayar THR tepat waktu
sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah. (web)
320
