Page 334 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

MENAKER: RPP SOAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL TELAH
SELESAI DIHARMONISASI
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pemerintah tengah menyelesaikan aturan turunan dari
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU
PPMI), khususnya Peraturan Pemerintah (PP) untuk penempatan dan perlindungan awak kapal
niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.

Ida mengatakan, saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah terkait penempatan dan pelindungan
awak kapal tersebut telah selesai diharmonisasi dan telah diajukan ke Sekretariat Negara.

Dia berharap, adanya aturan ini membuat perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) menjadi lebih
lengkap/paripurna mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja. Selain itu, tidak ada lagi
permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antar
Kementerian/Lembaga terkait, rendahnya kompetensi awak kapal perikanan, serta lemahnya
pengawasan.
"Substansi pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelindungan Awak Kapal, yang mana
rujukan pengaturannya kita ambil, baik dari instrumen internasional, yaitu Konvensi ILO
mengenai maritim (Maritime Labour Convention) dan Konvensi ILO Nomor 188 mengenai Pekerja
di Sektor Perikanan, serta aturan perundang-undangan nasional terkait lainnya, seperti di bidang
pelayaran, kepelautan, serta perikanan," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (14/4).

Penyelesaian PP ini pun menjadi salah satu upaya perbaikan tata kelola penempatan dan
perlindungan anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal berbendera asing. Pasalnya, Pekerja
Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai ABK masih rentan menjadi korban eksploitasi.

"Pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan
perlindungan bagi awak kapal perikanan yang memang secara karakteristik lebih rentan terhadap
tindak eksploitasi," ujar Ida.
Tak hanya itu, Ida juga menyebut Kemnaker terus melakukan pembinaan dan pengawasan
kepada perusahaan penempatan pekerja migran, termasuk yang menempatkan awak kapal
perikanan, guna memastikan perusahaan ini dalam operasionalnya tidak melakukan pelanggaran
aturan.
Sementara itu, kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menyatakan bahwa pokok permasalahan
sulitnya penanganan ABK perikanan di Indonesia, yakni muaranya adalah ketidakjelasan tata
kelola penempatan ABK. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya tumpang tindih dalam
memberikan izin penempatan bagi awak kapal yang ingin bekerja di kapal berbendera asing.

"Kami punya harapan dari UU No.18 Tahun 2017 dan peraturan turunan dari UU ini, akan
memberikan jawaban yang pasti bagi tata kelola baik bagi tata kelola maupun pelindungan bagi
awak ABK perikanan Indonesia. Kuncinya adalah jika sistem sudah kita buat dan diperkuat, maka
kolaborasi dan koordinasi menjadi penting dalam menangani masalah awak kapal perikanan
Indonesia," ujar Benny.

333