Page 316 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021
P. 316
Penganugerahan ini dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara virtual, melalui kegiatan webinar
yang dihadiri oleh para kandidat pemenang Paritrana Award 2020.
Sebagai catatan, kandidat Paritrana Award ini terbagi atas beberapa kategori. Yakni kategori
Pemerintah Proviasi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Perusahaan atau Badan Usaha mulai dari
skala besar, menengah, hingga Usaha Kecil Menengah (UKM).
Ma'ruf Amin mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan ini. Dia
berjanji, pemerintah akan terus mendukung upaya implementasi Jamsostek agar perlindungan
menyeluruh bagi pekerja dapat segera terwujud.
Menurut Ma'ruf, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi seperti Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2022
yang mengatur penganggaran Jamsostek.
"Dua aturan itu sebagai komitmen pemerintah mengoptimalkan program perlindungan
Jamsostek," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf menggarisbawahi, Permendagri juga mengatur perlindungan Jamsostek melalui
penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 bagi para pekerja non
ASN (Aparatur Sipil Negara), pegawai penyelenggara Pemilu, pekerja rentan hingga pegawai
BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyambut baik dukungan pemerintah dalam
implementasi Jamsostek dan penegakan regulasi, sebagai salah satu upaya perluasan cakupan
perlindungan BP Jamsostek.
Anggoro menyatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Baik di level
pusat hingga daerah untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga.
"Semoga segala ikhtiar dan doa kita mendapat ridho Allah, agar kesejahteraan pekerja dapat
terwujud melalui manfaat program BP Jamsostek," harapnya.
Menurut Anggoro, dalam Paritrana Award 2020 diramaikan oleh kandidat dari 34 provinsi, 124
kabupaten.kota, 143 badan usaha skala besar, 157 badan usaha skala menengah, dan 34 Usaha
Kecil Menengah (UKM) yang mewakili tiap provinsi. men
315
