Page 552 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021

PEMERINTAH PRIORITASKAN PERLINDUNGAN PROGRAM JAMSOSTEK UNTUK
NON-ASN DAN PEKERJA RENTAN
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan terus mendukung upaya
implementasi Jamsostek agar perlindungan menyeluruh bagi pekerja dapat segera terwujud.

“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi seperti Inpres Nomor 2/2021 dan
Permendagri Nomor 27/2021 sebagai komitmen pemerintah mengoptimalkan program
perlindungan Jamsostek,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan sambutannya pada acara
Penganugerahan Paritrana Award 2020 secara daring, Kamis (9/9/2021).

Ma'ruf Amin menegaskan Inpres Nomor 2/2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan Permendagri Nomor 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
2022 yang mengatur penganggaran Jamsostek merupakan wujud nyata komitmen pemerintah
dalam mendukung implementasi Jamsostek secara menyeluruh.

Seperti diketahui, Permendagri dimaksud mengatur perlindungan Jamsostek melalui
penganggaran APBD tahun 2022 bagi para pekerja non-ASN, pegawai penyelenggara pemilu,
pekerja rentan, hingga pegawai BUMD.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengingatkan bahwa program Jamsostek ini
sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keamanan dalam bekerja sehingga pekerja
bisa fokus dan meningkatkan produktivitas yang berujung pada kesejahteraan.

Ida juga menyinggung terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menggunakan basis data
BPJAMSOSTEK. “BSU ini jadi salah satu manfaat pekerja atau buruh menjadi peserta
BPJAMSOSTEK,” terangnya.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyambut baik dukungan pemerintah
dalam implementasi Jamsostek dan penegakan regulasi sebagai salah satu upaya perluasan
cakupan perlindungan BPJAMSOSTEK.

“BPJAMSOSTEK siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik di level pusat hingga daerah
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Semoga segala ikhtiar dan doa kita
mendapat ridho Allah SWT agar kesejahteraan pekerja dapat terwujud melalui manfaat program
BPJAMSOSTEK,” kata Anggoro.

Diketahui, pemerintah menggelar Paritrana Awards yang keempat. Ini merupakan penghargaan
tahunan dari pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) serta didukung
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam penghargaan ini para kandidat pemenang dikumpulkan untuk menerima apresiasi atas
dukungan dan kepatuhannya dalam mendukung implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Jamsostek) selama tahun 2020.

Para kandidat Paritrana Award ini terbagi atas beberapa kategori. Yaitu kategori Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Perusahaan atau Badan Usaha mulai dari skala besar,
menengah, hingga Usaha Kecil Menengah (UKM).

Anggoro Eko Cahyo menerangkan bahwa partisipan dari Paritrana Award 2020 ini diramaikan
oleh kandidat dari 34 provinsi, 124 Kabupaten/Kota, 143 Badan Usaha Skala Besar, 157 Badan
Usaha Skala Menengah dan 34 UKM yang mewakili tiap provinsi.

551