Page 86 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021
P. 86

MENAKER AJAK PEKERJA INFORMAL JADI PESERTA BPJS
              KETENAGAKERJAAN

              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengajak pekerja informal atau pekerja bukan
              penerima upah untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar
              memperoleh jaminan perlindungan sosial. Hal itu disampaikan Menaker Ida pada acara
              Sosialisasi  Program  BPJS  Ketenagakerjaan  bagi  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  di
              Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 11 September 2021.

              Ida memaparkan fakta bahwa sebenarnya jumlah pekerja informal jauh lebih banyak
              dibanding  pekerja  formal  (pekerja  penerima  upah).  Namun,  kepesertaan  BPJS
              Ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja formal.

              "Apalagi di masa pandemi ini, pekerja informal naik cukup signifikan. Jadi data Februari
              2021, pekerja informal kita jumlahnya itu 59 persen, hampir 60 persen itu pekerja bukan
              penerima upah, sementara yang penerima upah 40-an persen," ucapnya.

              Padahal, baik pekerja formal maupun informal, keduanya memiliki potensi risiko kerja.
              Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang membuat siapa pun seharusnya merasa
              perlu untuk mendapatkan jaminan sosial.

              "Bapak,  Ibu,  cobalah  pikir  keluarga,  pikir  istri  atau  suami,  pikirkan  anak  juga  kalau
              mereka butuh pendidikan. Istri atau suami butuh untuk tetap survive karena risiko selalu
              menghampiri kita apapun pekerjaannya, mulai dari kecelakaan kerja sampai meninggal.
              Ayo, aware. risiko kerja itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja," kata Ida.


              Menurutnya, dengan membayar iuran program mulai Rp 16.800 per bulan, pekerja akan
              mendapatkan  perlindungan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  dengan  benefit  berupa
              pengobatan tanpa batas biaya serta Jaminan Kematian (JKm) yang manfaatnya akan
              diterima ahli waris jika peserta meninggal dunia berupa santunan uang tunai.

              "Jadi kalau ada yang meninggal maka pendidikan anaknya ditanggung sampai perguruan
              tinggi. Kemudian yang di-cover tidak hanya satu anak, tapi dua anak. Itu salah satu cara
              kita melahirkan generasi-generasi baru yang masa depannya sudah kita pikirkan," ujar
              Ida.(*)
























                                                           85
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91