Page 90 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2019
P. 90
undang-undang sudah mengamanahkan setiap WNI yang bekerja di luar negeri dan
mendapat upah, wajib mendapatkan perlindungan dari negara.
Baik mereka yang berangkat secara prosedural maupun non-prosedural.
"Namun pekerjaan rumah kita masih banyak terkait PMI di luar negeri seperti
bagaimana menjangkau secara luas kepesertaan mereka," katanya.
Oleh karena itu, menurut Yuli, Kemenakertrans tengah membuat layanan terpadu
satu atap terkait pelayanan bagi PMI.
Hal itu mengingat menurutnya yang terpenting adalah adanya kemudahan akses
pendaftaran, selain adanya kemudaha klaim, dan dapat meng-cover kecelakaan di
luar negeri.
Sedangkan menurut Ahmad Sulintang, Depdir Wasrik BPJS Ketenagakerjaan, yang
juga bertindak sebagai narasumber, mengatakan bahwa perluasan kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI sudah dipermudah melalui pendaftaran di portal
yang bisa diakses.
Begitu juga bagi PMI yang hendak memperpanjang kepesertaan.
Namun, menurutnya masih ada beberapa tantangan implementasi jaminan sosial
PMI, antara lain : pengelolaan tata kelola pendataan PMI perwakilan negara di LN,
berapa yang ada, kembali, dan yang pulang. Itu sulit terdekteksi. Kedua,
kemudahan pembayaran iuran di LN melalui berbagai saluran. Bagaimana PMI
mudah membayar iuran, harusnya sama mudahnya saat pengiriman gaji ke dalam
negeri. Ketiga, perluasan kerjasam G to G penempatan dan perlindungan PMI.
Keempat, penempatan personil atau lokal staf BPJSTK di negara tujuan untuk
mempermudah layanan," katanya.
Page 89 of 137.
