Page 27 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 27
BURUH MINTA UPAH NAIK 10%, PENGUSAHA: DASARNYA APA?
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons permintaan serikat buruh agar upah
minimum 2022 naik 7-10%. Permintaan itu disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI).
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz mempertanyakan dasar dari
angka kenaikan upah minimum sebesar 10% yang diminta oleh serikat buruh. Sebab,
perhitungan kenaikan upah telah diatur lewat regulasi.
"Tentu bukan masalah 10% atau masuk akalnya, bukan itu, dasar dari 10% itu apa? Itu saya
kira yang paling penting. Kan saat ini kita harus taat juga dengan regulasi yang sudah ada bahwa
sudah ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga ada Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," katanya kepada detikcom, Kamis
(28/10/2021).
Berdasarkan aturan yang berlaku, lanjut dia kenaikan upah minimum yang ditetapkan oleh
pemerintah mengacu pada data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Saya kira kita semuanya juga harus menunggu data dari BPS karena regulasinya memang
disampaikan di dalamnya bahwa data untuk mengkalkulasi atau mensimulasikan upah minimum
2022 harus dari Badan Statistik dalam hal ini adalah BPS. Regulasinya seperti itu," jelasnya.
Pihaknya pun juga menunggu kelengkapan data dari BPS yang akan menjadi indikator dalam
penetapan kenaikan upah minimum di tahun depan. Rencananya, lanjut dia, paling lambat BPS
akan mengirim data ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 5 November.
"Kami sudah bilang, wanti-wanti paling tidak sebelum tanggal 10 itu Kemnaker sudah merilis
data tersebut yang nanti dijadikan acuan normatif untuk menghitung ketetapan upah minimum
di tahun 2022," ujar Adi.
Lebih lanjut, yang diketahui bahwa permintaan buruh agar upah minimum naik 10% didasarkan
oleh survei di pasar yang dilakukan oleh pihak buruh itu sendiri. Menurutnya itu lumrah saja
namun tidak bisa dijadikan acuan kebijakan.
"Artinya bahwa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi dia surveinya itu yang jadi
parameter adalah KHL (kebutuhan hidup layak), memang KHL itu adalah indikator tapi kita sudah
sama-sama tahu bahwa yang kita jadikan ketetapan itu kan dari pertumbuhan ekonomi atau
inflasi, bukan dari KHL itu sendiri," tambahnya.
26
