Page 292 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 292
MAHASISWA DAN BURUH GELAR AKSI EVALUASI 2 TAHUN JOKOWI-MA'RUF,
RIBUAN APARAT DISIAGAKAN
Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan pasukan pengamanan terkait aksi unjuk rasa evaluasi
2 tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah
Pemuda, Kamis (28/10/2021). Total 1.955 personel gabungan akan berjaga untuk
mengamankan aksi tersebut.
"1.955 personil gabungan TNI-Polri dan pemprov dan kawat berduri," kata Kasubag Humas
Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos
mengatakan, aksi kali ini akan mengevaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf
Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
"Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-
sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar
biasa, ini yang kita hadapi," kata Nining dalam jumpa pers pra-aksi, ditulis Kamis (28/10/2021).
Kata dia, aksi ini akan digelar mulai dari pukul 11.00 WIB berkumpul di depan Kedutaan Besar
Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat lalu melakukan longmarch ke
depan Istana Kepresidenan di sisi utara.
Selain KASBI, elemen buruh yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan
Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional
(SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk
Demokrasi (SINDIKASI).
Nining menjelaskan, dalam aksi kali ini mereka akan membawa sedikitnya 13 tuntutan rakyat
antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.
Lalu pemerintah harus memberikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat dengan
setop PHK sepihak dan union busting.
Pemerintah juga didesak untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat, Nining
menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangat buruk.
"Ini dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter, dan merasakan ketika pasca reformasi saya
melihatnya ini rezim yang terburuk bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan
rakyat," tutur Nining.
Tuntutan keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; kelima, usut tuntas kasus
korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Korupsi Bansos Covid-19.
Kemudian, mereka menolak pemberangusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
kembalikan 58 pegawai KPK yang dikeluarkan dengan skema jahat tak lolos Tes Wawasan
Kebangsaan.
Ketujuh, pemerintah didesak menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan
Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan UUD 1945,
TAP MPR XI/2001 dan UU Pokok Agraria 1960.
Selanjutnya, hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual; gratiskan biaya pendidikan selama pandemi; dan stop liberalisasi dan komersialisasi
pendidikan.
291
