Page 330 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 330

Melalui keterangan tertulisnya, GEBRAK menyatakan bahwa Pesiden Jokowi membuat jurang
              kesengsaraan pada kelas buruh semakin dalam daripada sebelumnya melalui kebijakan Omnibul
              Law Cipta Kerja. Kebijakan itu dinilai melegalkan pengusaha untuk merampas hak buruh.

              Melalui Omnibus Law, ujar GEBRAK, mekanisme perjanjian kerja menjadi lebih fleksibel dengan
              memperbolehkan PKWT diperpanjang hingga 5 tahun. Selain itu, juga melegitimasi pengurangan
              hak pesangon bagi buruh dari 32 bulan menjadi 25 bulan gaji serta tidak berbatasnya jenis
              pekerjaan outshorcing dan pengurangan hak cuti.

              Berikut adalah 13 tuntutan massa aksi.

              1. Cabut Omnibus Law dan seluruh PP turunanya; PP Nomor 34, Nomor 35, Nomor 36, dan
              Nomor 37

              2. Tolak Penghapusan Upah Sektoral, berlakukan Kembali Upah Sektoral kaum Buruh seperti
              semula dan Berlakukan kenaikan UMK 2022 sebesar 15 persen

              3.  Stop  PHK  sepihak,  Stop  Union  Busting!  Berikan  Jaminan  Kepastian  Kerja  dan  Kebebasan
              berserikat

              4. Stop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, bebaskan seluruh aktivis Gerakan rakyat yang
              ditangkap dan dikriminalisasi

              5.  Berikan  persamaan  hak  dan  perlindungan  bagi  Pekerja  RumahTangga  (PRT)  dan  seluruh
              buruh Migrant; Sahkan RUUPPRT

              6.  Jamin  dan  Lindungi  kaum  buruh  disektor  industri:  Pariwisata,Perhotelan,Perkebunan,
              Pertambangan, Perikanan, Kelautan, Kontruksi, Transportasi, Driver Online dan Ojol

              7. Usut tuntas kasus Korupsi BPJS TK dan Korupsi Bansos Pandemi Covid-19

              8.  Tolak  Pemberangusan  Pegawai  KPK,  Pekerjakan  Kembali  58  orang  Pegawai  KPK  seperti
              semula tanpa syarat

              9.  Mendesak pemerintah  menghentikan  rencana  liberalisas  iagraria dan  pembentukan  Badan
              Bank  Tanah,  serta  segera  mengembalikan  semangat  reforma  agrarian  berdasarkan  cita-
              citaUUD1945, TAP MPRXI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SumberDaya Alam
              dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960

              10. Laksanakan reforma agraria sejati sebagai jalan penyelesaian konflik agraria dan pemenuhan
              hak rakyat atas tanah

              11. Hentikan kekerasan seksual di semua ruang sosial. Dan segera sahkan RUU penghapusan
              kekerasan seksual demi terciptanya ruang aman bagi seluruh perempuan

              12. Gratiskan biaya Pendidikan semasa pandemi

              13.  Stop  liberalisasi  dan  komersialisasi  Pendidikan  Wujudkan  Pendidikan  Gratis,Ilmiah,  dan
              Demokratis, bervisi kerakyatan.

              Demikian 13 tuntutan dalam aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat siang nanti.








                                                           329
   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334