Page 290 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 290

MENAKER LUNCURKAN PEMBANGUNAN BLK KOMUNITAS TAHAP I 2021

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)
              Komunitas Tahap  I  Tahun  2021  pada  Jumat  (27/8)  yang  ditandai dengan  penandatanganan
              perjanjian kerja sama antara Kemnaker dengan lembaga penerima bantuan.

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengatakan,  BLK  Komunitas  merupakan  salah  satu
              langkah  konkrit  Kemnaker  untuk  meningkatkan  kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM)
              Indonesia.

              "Pendirian BLK Komunitas ini sebagai upaya penyebaran lembaga pelatihan kerja agar dapat
              diakses oleh masyarakat yang bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi lembaga pelatihan kerja
              yang ada," kata Ida di Pasuruan, Jumat (27/8).

              Program pendirian BLK Komunitas tersebut merupakan terobosan dari Presiden Joko Widodo
              yang dimulai sejak 2017. Hingga 2020, Kemnaker telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang
              tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

              Kemudian,  melalui  penyesuaian  program  dan  anggaran,  pada  2021  Kemnaker  menargetkan
              pendirian 787 BLK, masing-masing 520 lembaga penerima bantuan BLK Komunitas pada tahap
              I, dan 267 lembaga pada tahap II.

              "Diharapkan  dengan  adanya  program  pendirian  BLK  Komunitas  ini,  percepatan  peningkatan
              kompetensi SDM Indonesia akan lebih efektif dan memberikan sebuah dongkrakan angkatan
              kerja yang terampil dan berkualitas," ujar Ida.

              Dia  menambahkan,  dalam  program  pembangunan  BLK  Komunitas  tahun  ini,  pihaknya
              menambah kejuruan pelatihan menjadi 24 kejuruan.

              "Dengan adanya penambahan kejuruan pelatihan ini, saya menginginkan adanya link and match
              dengan industri maupun UMKM yang ada di sekitar BLK Komunitas," katanya.

              Ida  lalu  mengingatkan  lembaga  penerima  bantuan  agar  dapat  melaksanakan  proses
              pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diterbitkan.

              "Saya  telah  meminta  kepada  Bapak  Dirjen  Binalavotas  untuk  mengawal  secara  ketat  semua
              proses  mulai  dari  pengajuan  proposal  hingga  penetapan,  dan  proses  pembangunan  gedung
              workshop untuk dilaksanakan secara transparan dan tidak dipungut biaya," kata Ida.



























                                                           289
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295