Page 302 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021

MENAKER IDA MELUNCURKAN PEMBANGUNAN BLK KOMUNITAS TAHAP I

Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas
Tahap I Tahun 2021.

Peluncuran pembangunan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama Balai
Latihan Kerja Komunitas Tahap I Tahun 2021, antara Kemenaker dengan lembaga penerima
bantuan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa salah satu langkah konkrit Kemnaker
dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia adalah mendirikan BLK Komunitas yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Pendirian BLK Komunitas ini sebagai upaya penyebaran lembaga pelatihan kerja agar dapat
diakses oleh masyarakat yang bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi lembaga pelatihan kerja
yang ada," kata Menaker Ida saat memberikan sambutan di Pasuruan, Jumat (27/8).

Menaker Ida menjelaskan program pendirian BLK Komunitas merupakan terobosan Presiden
Joko Widodo yang telah dimulai sejak 2017.

Menurut dia pada 2020, Kemenaker telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.

Setelah dilakukan penyesuaian program dan anggaran, pada 2021 Kemenaker menargetkan
akan mendirikan 787 BLK.

Adapun, pada tahap I tahun akan dibangun 520 BLK Komunitas. Sedangkan tahap II
direncanakan sebanyak 267 lembaga.

"Diharapkan dengan adanya program pendirian BLK Komunitas ini, percepatan peningkatan
kompetensi SDM Indonesia akan lebih efektif dan memberikan sebuah dongkrakan angkatan
kerja yang terampil dan berkualitas," jelas Menaker Ida.
Menaker Ida menambahkan, untuk program pembangunan BLK Komunitas tahun ini, Kemenaker
telah menambah kejuruan pelatihan menjadi 24 kejuruan.

"Dengan adanya penambahan kejuruan pelatihan ini, Saya menginginkan adanya link and match
dengan industri maupun UMKM yang ada di sekitar BLK Komunitas," kata Menaker Ida.

Menaker Ida juga mengingatkan kepada lembaga penerima bantuan, agar dapat melaksanakan
proses pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diterbitkan.

"Saya telah meminta kepada Bapak Dirjen Binalavotas untuk mengawal secara ketat semua
proses mulai dari pengajuan proposal hingga penetapan, dan proses pembangunan gedung
workshop untuk dilaksanakan secara transparan dan tidak dipungut biaya," tegas Menaker Ida.
(jpnn).

301