Page 332 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

Sementara itu berdasarkan surat FSPMI, yang ditandatangani ketuanya Yoeyoen Indharto dan
sekretaris Santo menyampaikan tuntutan, pertama, naikan UMP 2022, kedua, terbitkan kembali
upah minimum sektoral provinsi 2022, ketiga, cabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Omnibus Law) dan keempat, perjanjian kerja bersama (PKB) tanpa omnibus law.

Pantauan di sekitar depan Kantor DPRD Kalsel di kawasan Lambung Mangkurat, massa FSPMI
Kalsel sempat menyampaikan orasi mereka meminta perhatian pemerintah akan nasib para
buruh atau pekerja.

Meski sempat berorasi dan disambut pihak sekretariat dewan provinsi, massa pendemo diajak
bersama-sama melakukan audiensi barengan dengan pihak FSP-BUN Rajawali.

Ajakan pihak sekretariat dewan itu direspon positif oleh FSPMI, yang berkenan melaksanakan
audiensi dengan Komisi IV DPRD Kalsel membidangi ketenagakerjaan.

Sekretaris DPRD Kalsel HAM Rozaniansyah melalui Kepala Bagian Persidangan Muhammad Zaini
membenarkan pihaknya menerima surat permohonan dari dua federasi pekerja itu.

Zaini menyebutkan surat dari FSP-BUN Rajawali EHP Kalsel yang meminta audiensi dan DPW
FPSMI Kalsel yang melakukan aksi unjuk rasa di dekat kantor dewan provinsi.

Ditambahkannya dua tuntutan dari dua federasi pekerja itu kurang lebih sama, namun polanya
yang berbeda, satu melalui audensi dan satunya menggelar aksi unjuk rasa. Karena itu pihaknya
menawarkan sama-sama penyampaian aspirasi melalui audiensi.
"DPRD Kalsel memfasilitasi aspirasi dua federasi pekerja itu, yang kemudian bersama-sama
melakukan audiensi," ujar Zaini, Rabu (10/7/2021).

Audiensi tersebut bertempat di ruang rapat lantai empat gedung baru, kita harapkan melalui
audiensi itu lebih mudah menyampaikan substansi permasalahan yang dialami para buruh.

Zaini menegaskan untuk audiensi tersebut dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19,.
karena dihadiri perwakilan masing-masing pihak FSP-BUN Rajawali dan FPSMI.

(jejakrekam).

331