Page 30 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 30
Daniel bilang, ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah agar masalah ABK telantar ini tidak
terulang. Pertama, koordinasi terpadu lintas kementerian. Kemenlu bisa mengkoordinir
Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat rumusan
perlindungan. Mengingat selama ini ABK merupakan profesi yang paling tragis dari seluruh
pekerjaan yang ada.
"Paling kasihan ABK kita karena tidak punya perlindungan hukum, tidak ada jaminan sosial,
kehidupan tidak pasti. Kalau pun hilang bahkan sampai meninggal, tidak ada yang tahu."
jelasnya.
Kedua, sambung dia, bagaimana mengupayakan agar tidak lagi terjadi ABK ilegal. "ABK ilegal itu
sama saja sama saja perdagangan manusia," tambahnya.
Terpisah, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia M Abdi Suhufan
mengatakan, kasus ini telah dilaporkan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu,
Kemenaker dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak 29 Juni 2021.
"Sudah ada upaya pemerintah Indonesia namun sejauh ini belum berhasil mengevakuasi ABK
Indonesia yang terjebak di Somalia" kata Abdi.
Abdi menceritakan, awak kapal perikanan tersebut berada di lokasi terisolasi dan sulit dijangkau.
Dari informasi terakhir yang diperoleh, agensi kapal China bekerja sama dengan pihak tertentu
di Somalia untuk menjaga mereka tetap terkurung. Awak kapal perikanan tersebut terisolasi
dalam kurun waktu yang cukup lama dan tanpa kepastian.
"Mereka dalam kondisi stres, sakit dan ditakutkan akan mengambil tindakan nekad seperti
melarikan diri atau melompat ke laut," kata Abdi.
Berdasarkan pemantauan citra satelit yang diperoleh saat ini terdapat dua kapal ikan yang
berada di area 1 mil perairan Bandar Bayla. kal
29
