Page 382 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah
Anggoro Putri mengatakan, Kepmenaker Nomor 104 Tahun 2021 mencakup tiga hal. Pertama,
pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di kantor/tempat
kerja atau Work From Office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya.

"Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja
yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," ujarnya.

Sedangkan untuk WFO, harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara WFO, serta
pengaturan shifting atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara
bergiliran.

"Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," tutur Dirjen Putri.

Dalam Kepmenaker Nomor 104 Tahun 2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan yang
terpaksa merumahkan pekerja karena dampak pandemi Covid-19. Di mana pekerja/buruh tetap
berhak atas gaji/upah saat dirumahkan. "Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu
membayar upah bagi para pekerja, maka pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan
penyesuaian upah," katanya.

Dirjen Putri menambahkan, perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon,
dan hak-hak lain bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada
upah sebelum penyesuaian.

Adapun, ruang lingkup ketiga yang diatur dalam Kepmenaker 104 Tahun 2021 adalah
pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ditegaskan dalam Kepmenaker ini, PHK adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil
jika pandemi Covid-19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha. "Tetapi PHK harus jalan
paling akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada jalan lain maka terpaksa
PHK, namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja," kata Dirjen Putri
menegaskan.

Dia memberi catatan, jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial perusahaan,
maka harus dibuktikan dengan laporan finansial perusahaan bahwa perusahan tersebut sudah
tidak mampu.

"Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat.
Dan jangan lupa hak-hak pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut,"
ujarnya. CM

381