Page 495 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 495

(UMP) terbesar yakni di DKI Jakarta, sebesar Rp 4.452.724. Sementara, upah terendah terjadi
              di Jawa Tengah, yakni senilai Rp 1.813.011.
              Ia pun menjelaskan, rata-rata penyesuaian upah minimum mengalami kenaikan sebesar 1,09
              persen.

              "Data statistik upah minimum secara umum saja, UMP terendah kayaknya akan terjadi di Jawa
              Tengah yaitu senilai Rp 1.813.011. Paling tertinggi akan terjadi di DKI Jakarta yaitu sejumlah Rp
              4.452.724. Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen," kata Putri dalam seminar
              virtual membahas terkait upah minimum, Senin (15/11/2021).

              Kenaikan upah minimum yang tipis tersebut mendapat penolakan dari serikat buruh. Presiden
              KSBSI  Elly  Rosita  Silaban  mengatakan,  pihaknya  telah  mengetahui  adanya  kenaikan  upah
              minimum tersebut. KSBSI menuntut agar upah minimum tahun depan naik di kisaran 5 persen
              sampai 10 persen. Terutama bagi industri atau perusahaan yang tidak terdampak akibat pandemi
              Covid-19.
              "Untuk (industri) yang tidak terdampak kami minta lima persen sampai dengan sepuluh persen,"
              katanya kepada Kompas.com, Selasa (16/11/2021).

              Untuk diketahui, pada tahun 2022 mendatang, pemerintah mengacu pada aturan PP 36 tahun
              2021 tentang Pengupahan dalam menentukan upah minimum. Hal ini berbeda dengan tahun-
              tahun sebelumnya yang menggunakan PP 78 tahun 2015. Perubahan skema perhitungan upah
              minimum ini tak terlepas dari penerapan UU Cipta Kerja.

              Seperti dijelaskan sebelumnya, aturan perhitungan upah minimum tertuang di dalam PP 36 tahun
              2021 tentang Pengupahan.

              Di dalam pasal 25 ayat (2) beleid tersebut dijelaskan, upah minimum provinsi (UMP) dan upah
              minimum  kabupaten  dan  kota  (UMK)  ditentukan  berbdasarkan  kondisi  ekonomi  dan
              ketenagakerjaan.  Kondisi  ekonomi  yang  dimaksudkan  meliputi  paritas  daya  beli,  tingkat
              penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

              Khusus untuk UMK, elemen yang menjadi unsur perhitungan meliputi pertumbuhan ekonomi
              daerah  dan  atau  inflasi  pada  kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Pada  pasal  26  ayat  (1)
              dijelaskan, penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun.

              Pada pasal berikutnya dijelaskan, penyesuaian ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara
              batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.

              Perhitungan batas atas upah minimum dihitung dengan menggunakan rata-rata konsumsi per
              kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya ART dan dibagi rata-rata banyaknya ART bekerja
              pada setiap rumah tangga.
              Sementara itu, batas bawah upah minimum yakni 50 persen dari batas atas upah minimum.

              Dengan demikian, rumus perhitungan penyesuaian upah minimum adalah sebagai berikut: UM
              (t+1) = UM (t) + {Max(PE(t),Inflasi(t)x[batas atas (t) - UM (t)/Batas atas (t) - Batas bawah (t)]
              x UM (t)} Putri menjelaskan, ada empat provinsi yang tidak akan mengalami kenaikan upah
              minimum lantaran upah minimum tahun ini sudah melampaui ketentuan batas atas.

              Adapun keempat provinsi itu antara lain Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
              dan Sulawesi Barat.

              Rinciannya, Sumatera Selatan dengan nilai upah minimumnya Rp 3.144.446, Sulawesi Utara Rp
              3.310.723, Sulawesi Selatan Rp 3.165.876, dan Sulawesi Barat Rp 2.678.863.

                                                           494
   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500