Page 504 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Prinsip tersebut dilakukan pemerintah dalam
upaya memenuhi program JHT di tengah peningkatan jumlah perusahaan yang merugi dan PHK
yang meningkat.

"Besarnya manfaat JHT ditentukan berdasarkan akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah
hasil pengembangannya," ujar Ida Fauziyah, Jakarta, Selasa (16/11).

Ida menjelaskan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2015 pasal 22 disebutkan manfaat sebagian dapat
diberikan apabila peserta telah memiliki kepesertaan 10 tahun untuk mempersiapkan masa
pensiun dan paling banyak 30 persen dari jumlah JHT untuk kepemilikan perumahan, 10 persen
untuk keperluan lain dengan sumber dana dari individual account.

Berdasarkan pasal 25 dinyatakan peserta JHT juga memperoleh MLT berupa fasilitas pembiayaan
perumahan dan/atau manfaat lain dengan pembiayaan dari dana investasi JHT. Besaran
pembiayaan diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2015.

"Pasal 32 menyatakan hak atas JHT sebagaimana diatur dalam PP ini tidak dapat
dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksana putusan pengadilan," katanya.

Untuk itu, pihaknya siap melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi
pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Antara lain, pertama, evaluasi,
pengkajian, dan penyempurnaan regulasi program Jamsosnaker.

Kedua, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada pemberi kerja terhadap
program Jamsosnaker. Ketiga, memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di
bidang ketenagakerjaan merupakan peserta aktif dalam program Jamsosnaker.

Keempat, melakukan deseminasi dan pelayanan pendaftaran serta pembayaran program
Jamsosnaker bagi Pekerja Migran Indonesia. Kelima, mendorong peserta pelatihan vokasi
menjadi peserta aktif dalam program Jamsosnaker.

Sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021, para Gubernur, Bupati/Wali Kota diminta menyusun dan
menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan
Jamsosnaker di wilayahnya. Kedua, mengambil langkah-langkah agar pekerja penerima upah
(PU) maupun pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk Non ASN, pekerja penyelenggara
Pemilu terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jamsosnaker.

Ketiga, kepada Pemda provinsi agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka
meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program Jamsosnaker. Keempat, melakukan upaya agar
seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mensyarakan kepesertaan aktif dalam program
Jamsosnaker sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen perizinan.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menegaskan kasus klaim JHT Agustus 2021
sebesar 1,74 juta, masih di bawah jumlah kasus Desember 2020 total sebesar 2,52 juta. "Jadi
kalau secara rerata yang mengajukan klaim per bulan mengalami penurunan. Ini kabar baiknya,
karena berarti sudah safe and clean. Secara nominal dan jumlah klaim juga sudah menurun,"
ujar Anggoro Eko Cahyo.

Anggoro menambahkan nominal klaim JHT Agustus 2021 yang dibayarkan sebesar Rp 26,13
triliun dibandingkan nominal klaim JHT Desember 2020 sebesar Rp 32,56 triliun. Angka tersebut
pun mengalami penurunan.

Sedangkan rasio nominal klaim dibandingkan iuran JHT, pada masa pandemi September 2020-
Septermber 2021 tertinggi sebesar 70 persen. Posisi terakhir total iuran yang diterima September
2021, senilai Rp37triliun dan nominal yang dibayarkan sebesar Rp26 triliun.

503