Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 152
TARGET HERD IMMUNTY, KOMISI IX DPR DORONG KEMENKES AKSELERASI
PROGRAM VAKSINASI COVID-19
Jakarta Di tengah ramainya informasi mengenai pandemi Covid-19, muncul istilah 'herd
immunity' yang dikabarkan bisa menyelesaikan masalah pandemi ini.
Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan kondisi saat sebagian besar orang dalam
suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Semakin banyak
orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar.
Cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan herd immunity adalah vaksinasi.
Untuk mencapai herd immunity, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak
Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan PT Bio Farma
untuk mengakselerasi program vaksinasi Covid-19. Dimana ketersediaan vaksin Covid-19 harus
benar-benar dipastikan dengan jenis sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/12758/2020.
Hal ini diungkapkan Charles saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-
19, Kepala BPOM, Dirut Bio Farma, KADIN, dan APINDO, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,
Senin (15/3/2021).
"Sebelum pelaksanaan, pemerintah perlu mengoptimalkan satu data vaksinasi Covid-19 untuk
meminimalisir permasalahan teknis di lapangan. Memastikan kehalalan vaksin bersama MUI
sebelum digunakan dalam proses vaksinasi serta meningkatkan komunikasi, informasi dan
edukasi (KEI) program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat, termasuk penjelasan tentang
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)," ungkap Charles.
Selain itu, dalam mempersiapkan kebijakan vaksin Gotong Royong dan pelaksanaannya,
pihaknya mendesak Kemenkes untuk melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan POM dalam menyusun roadmap dan kebijakan teknis vaksinasi
gotong royong.
"Kami minta Kemenkes untuk melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan,
BPJS Ketenagakerjaan, KADIN, APINDO serta instansi terkait lainnya dalam pendataan pekerja
dan keluarganya. Kami harapkan, pemerintah dapat memastikan pelaksanaan vaksin gotong
royong diberikan tepat sasaran dan tanpa dikenakan biaya," jelasnya.
Terakhir, legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu mendesak Kemenkes RI segera menyelesaikan
pembayaran insentif tenaga kerja dan tenaga non kesehatan yang terlibat dalam menangani
Covid-19 bagi pusat dan daerah serta menyelesaikan permasalahan klaim rumah sakit.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 Gotong
Royong yang akan dilaksanakan sejumlah perusahaan swasta diberikan secara gratis kepada
semua karyawan dan karyawati. "Prinsipnya tidak dipungut biaya ke masyarakat, sasaran
penerimanya adalah karyawan karyawati dari semua perusahaan yang ada di Indonesia," kata
Budi.
Lebih Lanjut, Budi memaparkan, pendataan jumlah karyawan dan karyawati yang akan
menerima vaksin Covid-19 harus menggunakan database yang sama sehingga tidak terjadi
duplikasi penyuntikan.
"Kemudian pasca vaksinasi dan pengawas KIPI juga diikuti dengan prosedur yang ada di
Kemenkes," katanya.
(*).
151
