Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 57
Ringkasan
Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Charles Honoris
meminta pemerintah mengoptimalkan satu data vaksinasi Covid-19 guna meminimalisir
permasalahan teknis di lapangan. "Pemerintah harus memastikan kehalalan vaksin bersama
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum digunakan dalam proses vaksinasi " ujarnya dalam
keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (16/3/2021).
MINIMALISIR PERMASALAHAN TEKNIS, DPR MINTA PEMERINTAH OPTIMALKAN
DATA VAKSINASI COVID-19
Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Charles Honoris
meminta pemerintah mengoptimalkan satu data vaksinasi Covid-19 guna meminimalisir
permasalahan teknis di lapangan.
"Pemerintah harus memastikan kehalalan vaksin bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI)
sebelum digunakan dalam proses vaksinasi " ujarnya dalam keterangan tertulis yang
Kompas.com terima, Selasa (16/3/2021).
Selain itu, lanjut Charles, meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KEI) program
vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat juga harus diutamakan. Hal ini termasuk penjelasan
tentang kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).
Pernyataan tersebut ia ungkapkan saat rapat kerja (raker) Komisi IX DPR RI dengan Menteri
Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker ) Ida Fauziah
di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).
Selain para menteri, turut hadir Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktur Utama (Dirut) Bio Farma, Kamar Dagang
dan Industri (Kadin), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Selain mengoptimalkan data vaksinasi, Charles meminta Kementerian Kesehatan ( Kemenkes )
bersama BPOM dan PT Bio Farma untuk mengakselerasi program vaksinasi Covid-19. Hal ini
penting agar Indonesia segera mencapai herd immunity (sistem kekebalan kelompok).
"Ketersediaan vaksin Covid-19 harus benar-benar dipastikan dengan jenisnya sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.
01.07/Menkes/12758/2020," ucapnya.
Tak hanya itu, Charles mendesak Kemenkes untuk melibatkan Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan BPOM dalam menyusun
roadmap dan kebijakan teknis vaksinasi gotong royong .
"Kami minta Kemenkes untuk melibatkan Kementerian BUMN, Kemnaker, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Kadin, Apindo serta instansi terkait lainnya dalam
pendataan pekerja dan keluarganya," imbuhnya.
Melalui kerja sama kementerian dan instansi terkait, Charles berharap, pemerintah dapat
memastikan pelaksanaan vaksin gotong royong diberikan tepat sasaran dan tanpa dikenakan
biaya.
Terakhir, legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu mendesak Kemenkes RI segera menyelesaikan
pembayaran insentif tenaga kerja dan tenaga nonkesehatan.
56
