Page 90 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 SEPTEMBER 2021
P. 90
Judul Pelatihan kerja perlu jadi prioritas pemulihan ekonomi di Kota Surabaya
Nama Media jatim.antaranews.com
Newstrend BLK di Surabaya
Halaman/URL https://jatim.antaranews.com/berita/527277/pelatihan-kerja-perlu-jadi-
prioritas-pemulihan-ekonomi-di-kota-surabaya
Jurnalis Slamet Hadi Purnomo
Tanggal 2021-09-21 16:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Komisi D DPRD Surabaya menilai pelatihan kerja perlu menjadi prioritas dalam rangka pemulihan
ekonomi menyusul kasus COVID-19 di Kota Pahlawan, Jawa Timur, saat inu sudah mulai
melandai.
PELATIHAN KERJA PERLU JADI PRIORITAS PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA
SURABAYA
Surabaya - Komisi D DPRD Surabaya menilai pelatihan kerja perlu menjadi prioritas dalam rangka
pemulihan ekonomi menyusul kasus COVID-19 di Kota Pahlawan, Jawa Timur, saat inu sudah
mulai melandai.
"Sejak pandemi COVID-19, seluruh elemen kehidupan masyarakat terdampak, tidak terkecuali
pada peningkatan pengangguran terbuka di Surabaya yang melonjak di angka 9,79 persen pada
2020," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, saat ini, DPRD Kota Surabaya tengah membahas Raperda Kota Surabaya tentang
Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2021.
Untuk itu, Tjutjuk Supariono yang juuga Ketua Fraksi PSI menyoroti beberapa permasalahan
terkait ketenagakerjaan, dimana Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinaungi oleh Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Surabaya belum berjalan secara optimal dalam memberikan kontribusi terhadap
penurunan tingkat pengangguran di Kota Surabaya.
Selain itu, ia menyoroti bahwa peserta pelatihan keterampilan, sertifikasi, maupun magang
belum sepenuhnya direkomendasikan kepada perusahaan untuk menjadi tenaga kerja. Sehingga
setelah mengikuti pelatihan kerja, belum banyak peserta yang mendapatkan pekerjaan.
Merujuk pada nota keuangan P-APBD Kota Surabaya tahun 2021, lanjut dia, target dari program
pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, serta program penempatan tenaga kerja masih
belum maksimal.
89
