Page 128 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2021
P. 128
BERI PERLINDUNGAN, PELAKU JASA KONSTRUKSI DI BATANG WAJIB TERDAFTAR
BPJS KETENAGAKERJAAN
Batang - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mewajibkan semua pelaksana proyek
jasa konstruksi mendaftarkan seluruh pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan agar mereka
mendapat perlindungan kesejahteraan sosial apabila terjadi risiko dalam pekerjaannya.
Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Kabupaten Batang Wondi Ruki Trisnanto di
Batang, Rabu, mengatakan para penyedia jasa konstruksi dapat mengikuti jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan pada awal kontrak pekerjaan sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja dalam
masa pekerjaan proyek para pekerja sudah terlindungi.
"Ada aturan bahwa jasa konstruksi harus mendaftarkan para pekerjanya di BPJS
Ketenagakerjaan. Hal itu memang menjadi satu diantara syarat administrasi yang mutlak agar
pekerja mendapat jaminan keselamatan kerja," katanya.
Menurut Wondi, biaya iuran BP Jamsostek terbilang kecil yaitu hanya sekitar 0,01 persen dari
nilai kontrak pekerjaan.
"Oleh karena itu, kami minta semua pekerjaan fisik yang didanai APBD baik itu proyek
penunjukan langsung fisik maka pekerja harus diikutkan program BP Jamsostek karena itu ada
aturannya dan itu wajib dilaksanakan," katanya.
Kepala BP Jamsostek Cabang Kabupaten Batang Bambang Indriyanto mengatakan kewajiban
jasa konstruksi mengikutsertakan pada jaminan sosial BP Jamsostek telah diatur pada Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2021.
"Aturan itu bersifat wajib karena sudah diatur pada Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Presiden
bahkan sudah meminta seluruh kementerian untuk mengoptimalkan kepesertaan BP Jamsostek
atau jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.
Selain adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2021, kata dia, Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah
mengeluarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Manfaat Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua untuk peserta BP Jamsostek.
Ia mengatakan pada program jasa konstruksi sudah diwajibkan kegiatan atau perlindungan BP
Jamsostek dimasukkan dalam komponen biaya lelang atau komponen saat pengajuan kegiatan
lelang jasa konstruksi di masing masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Adapun iuran jasa konstruksi dihitung per paket proyek dan dikalikan dengan persentase kurang
dari 0,1 persen. Contohnya, apabila nilai proyek sekitar Rp119 juta maka iuran yang harus
dibayarkan hanya Rp246 ribu per pekerjaan," katanya.
127
