Page 121 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2021
P. 121
"Tanpa bermaksud menyombongkan diri. Saya lah salah satu orang dari pihak buruh yang tahu
dari awal penyusunan, proses pembahasan, hingga proses pengundangan UU Cipta Kerja. Saya
mengetahui, melihat, dan mendengar secara langsung proses formil, setidak-tidaknya untuk
klaster Ketenagakerjaan," ujarnya.
Dalam persidangan ini, Said Iqbal menyebut akan membongkar 'pengkhianatan' DPR terhadap
proses pembuatan UU Cipta Kerja.
"Kami merasa dijebak untuk masuk dan berdiskkusi dengan DPR. Alih-alih menyerap aspirasi
buruh, ternyata mereka hanya sekedar mencari formalitas saja. Seolah-olah sudah berbicara
dengan buruh, tetapi apa yang menjadi masukan dan aspirasi buruh diabaikan," tegas Said Iqbal.
Said Iqbal juga mengaku bertemu dengan pemerintah. Di antaranya Menkopolhukam, Menteri
Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menko Perekonomian, hingga Menteri Ketenagakerjaan.
Tetapi mereka pun hanya sekadar memenuhi legalistik formal.
Seolah-olah, katanya, sudah mengajak bicara para pemangku kepentingan, tetapi secara
substansi materi tidak ada disksusi dan dialog. Pertemuan itu lebih hanya sekedar penjelasan
dari pemerintah mengenai maksud dan tujuan dari omnibus law.
"Kami merasa dijebak. Bahkan ada salah satu serikat pekerja yang namanya dicatut sebagai
pihak yang terlibat dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja, padahal sebelumnya tidak pernah
diajak bicara," ujar Said Iqbal. Faktanya, menurut Said Iqbal, undang-undang ini dibuat oleh
satu pihak yang berkepentingan, yaitu pengusaha. "Hal ini terungkap dari keberadaan Satgas
Omnibus Law di awal penyusunan RUU Cipta Kerja, yang sebagian besar adalah pengusaha
tetapi tidak ada satu pun perwakilan dari buruh," pungkasnya.
120
