Page 137 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 NOVEMBER 2019

Title TAK BAYAR BPJS KARYAWAN, DUA MANTAN DIREKTUR DI KARIMUN DIDAKWA HAKIM

Media Name kumparan.com
Pub. Date 05 November 2019
https://kumparan.com/kepripedia/tak-bayar-bpjs-karyawan-dua-mantan-dir ektur-di-
Page/URL
karimun-didakwa-hakim-1sC88Z1CSi8

Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Dua mantan Direktur PT. Kawasan Dinamika Harmoni Utama (KDH) di dakwa Jaksa
Penuntut Umum (JPU) karena diduga melakukan Pelanggaran terhadap Iuran BPJS
Ketenagakerjaan.

Sidang perdana perkara tersebut digelar di Pengadilan Negeri Karimun, dan
dipimpin hakim ketua Joko Dwihatmoko, Selasa (5/11) sore.

Tercatat ada sebanyak 156 orang karyawan hingga periode Juni 2019 yang tidak
dibayarkan dengan total mencapai Rp561.361.598, sesuai klaim yang di ajukan BPJS
yang sudah dikabulkan kurator sebagai kreditur preferen.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karimun, Herlambang, mengatakan,
keduanya di dakwa telah melanggar pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 55 UU RI
Nomor 24 tahun 2011.

"Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya
dan menyetorkan kepada BPJS, dan pemberi kerja wajib membayar dan
menyetorkan tanggungjawabnya kepada BPJS," ujar Herlambang membacakan
dakwa di persidangan.

Dalam perkara ini, kuasa hukum kedua terdakwa yakni Andy Ermawan & Partners
mengajukan eksepsi (kebaratan) kepada majelis hakim atas dakwaan JPU terhadap
kedua kliennya itu.

"Mohon ijin yang mulia, kami mengajukan eksepsi, mohon kiranya yang mulai
mengabulkan eksepsi yang kami ajukan," katanya sebelum membacakan eksepsi di
persidangan.

Diketahui, perusahaan tambang granit yang beralamat di Pasir Panjang, Desa
Sememal, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun itu dinyatakan Pailit oleh

Page 136 of 142.