Page 74 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 NOVEMBER 2019
P. 74
Indonesia.
"Dalam UU tersebut, nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja
Migran Indonesia (PMI). Selain disesuaikan dengan ILO Migrant Workers Convention,
kata TKI juga seakan-akan cerita duka yang melekat pada kasus-kasus yang
menimpa TKI," ujar Tatang.
Disamping itu, instansi yang terlibat sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017 ini
tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga diberikan peran
dan tanggungjawab yang penting dalam pelindungan PMI. Sehingga dapat
memberikan pelindungan kepada PMI sejak dari awal proses penempatan hingga
PMI pulang ke tanah air.
"Cakupan layanan oleh BP2MI nantinya tidak hanya bagi calon PMI dan PMI saja,
tetapi juga sampai kepada keluarganya," papar Tatang yang didampingi para Eselon
I yaitu Deputi Penempatan Teguh Hendro Cahyono, Deputi Perlindungan Anjar
Prihantoro dan Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Elia Rosalina, serta
jajaran Eselon II di lingkungan BNP2TKI .
Tatang juga menambahkan, BP2MI nanti akan lebih banyak lagi mencari peluang
kerja di luar negeri sehingga dapat menempatkan PMI yang terampil dan
profesional, agar dapat menurunkan jumlah penempatan PMI yang memiliki kategori
low level dan berisiko tinggi, seperti asisten rumah tangga. Hal ini dilakukan sesuai
dengan Visi Misi Presiden Joko Widodo pada tahun 2019-2024 yang relevan dengan
BP2MI yaitu, pertama, Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kedua, Perlindungan
bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Ketiga,
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Keempat, Sinergi
pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
Page 73 of 142.
