Page 164 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021

"Tahun depan, program baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan mulai dijalankan," ujar Ida dalam
Penganugerahan Paritrana Award 2020 secara virtual, Kamis (9/9).
Ida melanjutkan, JKP ini dinilai penting bagi para pekerja yang terdampak PHK, utamanya
sebagai pengaman para pekerja atau buruh menghadapi situasi ketenagakerjaan yang makin
dinamis. Ia pun meminta para pelaku usaha dan pemda untuk meningkatkan perlindungan sosial
kepada para pekerja di wilayahnya. "Saya mendorong kepada seluruh pemda agar tingkatkan
awareness perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di wilayahnya," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan perlindungan yang diberikan negara
terhadap para pekerja di Tanah Air semakin lengkap dengan adanya program JKP.

Wapres menuturkan, di masa pandemi COVID-19 ini perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan menjadi sangat penting, khususnya untuk meningkatkan rasa aman saat
bekerja. Termasuk memberikan kepastian ekonomi keluarga para pekerja tetap berlangsung jika
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
"Diharapkan perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan semakin lengkap dan dapat
melindungi seluruh pekerja di Indonesia dengan baik," kata Ma'ruf.

Pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapat uang tunai sebesar 45 persen dari upah per
bulan, dengan batas maksimal upah Rp 5 juta per bulan selama tiga bulan. Sedangkan 3 bulan
sisanya peserta akan mendapatkan manfaat JKP sebesar 25 persen dari upah sebulan.

Adapun syarat bagi peserta yang menerima JKP adalah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek
selama 24 bulan, dengan masa iuran minimal 12 bulan dan membayar iuran berturut-turut
selama 3 bulan.

Pengusaha yang menunggak iuran BPJS maksimal 3 bulan berturut-turut dan terjadi PHK, maka
BPJamsostek wajib membayar manfaat sebesar yang telah diatur kepada peserta. Sementara
bila pengusaha menunggak iuran lebih dari 3 bulan, manfaat JKP wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada peserta.

163