Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2019
P. 50

Title         DANA KELOLA BPJS KETENAGAKERJAAN TEMBUS RP 410 TRILIUN
                Media Name    tempo.co
                Pub. Date     24 Oktober 2019
                              https://bisnis.tempo.co/read/1263710/dana-kelola-bpjs-ketenagakerjaan- tembus-rp-
                Page/URL
                              410-triliun
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive










               Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan mencatat dana
               kelolanya sekarang telah mencapai Rp 410 triliun. Besarnya dana tersebut membuat
               badan publik ini memutuskan untuk meningkatkan manfaat kepesertaan melalui
               revisi peraturan.

               "Regulasi mengamanatkan kalau dana surplus kembalikan kepada peserta. Apa
               bentuknya? Naikkan manfaat," kata Deputi Direktur Bidang Pengelolaan
               Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin, kepada Tempo di sela customer
               gathering dan talk show di Bekasi, Rabu, 23 Oktober 2019.

               Menurut dia, kenaikan manfaat berupa nilai santunan jaminan kematian dari Rp 24
               juta menjadi Rp 42 juta. Kemudian lingkup kecelakaan kerja hingga penanganannya
               diperluas seperti kecelakaan terjadi tanpa melihat waktu dan lokasi kejadian.
               Asalkan, kecelakaan yang masih ada hubungannya dengan pekerjaan.

               "Contoh orang kecelakaan. Pertama dirawat, semua biaya ditanggung, kalau ada
               cacatnya, santunan kita bayar, kalau enggak kerja, gajinya kita bayar selama dia
               dirawat sampai sembuh," kata dia.

               Tak berhenti di sana, kata dia, setelah proses perawatan selesai, dan jika peserta itu
               masih bisa bekerja, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan rehabilitasi. Misalnya,
               peserta yang mengalami cacat dipindahkan dari lingkup kerja sebelumnya di
               lapangan ke kantor. "Perusahaan ini kami dekati, kami prioritaskan di perusahaan
               yang sama," ujar dia.

               Menurut dia, kenaikan manfaat ini termaktub dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP)
               No. 44/2013 tentang Jaminan Kematian (JKM). "(Draft revisi PP) Sekarang sudah di
               pemerintah. Siap ditanda tangani Pak Presiden, setelah itu efektif diberlakukan," ujar
               dia.

               Ia memastikan kenaikan manfaat tak akan membebani dana ketahanan badan publik




                                                       Page 32 of 112.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55