Page 112 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2021
P. 112
ULD Bidang Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan Pasal 55 UU No 8/2016, yang
penyelenggaraannya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
"Kemenaker RI telah menyelenggarakan rapat koordinasi secara masif di 10 provinsi di Indonesia
untuk mendorong komitmen pemerintah daerah mempercepat penyelenggaraan ULD Bidang
Ketenagakerjaan ini," ujar Suhardi dalam keterangan pers dikutip Senin (13/9/2021).
Ia berharap, upaya memperkuat akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui
penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan dapat menghilangkan stigma negatif terkait
penyandang disabilitas tidak mampu bekerja dan tidak produktif.
ULD juga diharapkan membantu dunia usaha menemukan tenaga kerja penyandang disabilitas
yang sesuai dengan kebutuhan. Serta memperkuat ketersediaan data dukung supply dan
demand bagi tenaga kerja penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan yang layak,
tambahnya.
Selaras dengan itu, dalam rangka mengatasi persoalan stigmatisasi dan diskriminasi dalam dunia
kerja, dibutuhkan upaya keras untuk mendorong pemenuhan kuota kerja bagi disabilitas sebesar
1 persen di perusahaan swasta sesuai dengan amanat Pasal 53 UU No. 8/2016.
Terkait hal tersebut, Direktur Trade Union Rights Center (TURC), Andriko Otang menekankan
urgensi sinergi multipihak dalam pemenuhan kuota ini sebagai bentuk komitmen para aktor
dalam hubungan industrial bersama-sama mewujudkan dunia kerja yang layak, inklusif, dan
berkeadilan.
Konkretnya, ia melihat peluang kolaborasi organisasi disabilitas, masyarakat sipil, dan serikat
pekerja untuk mengadvokasi isu disabilitas masuk dalam perjanjian kerja bersama yang
disepakati dengan perusahaan.
Sementara itu, H.E. Yuyun Wahyuningrum dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human
Rights (AICHR), menyatakan hak untuk bekerja dijamin dalam Deklarasi HAM ASEAN Pasal 27
(1).
Oleh karena itu, peningkatan peluang kerja ini perlu didorong agar terbuka lintas negara di
kawasan ASEAN.
Di sisi lain, Ema Widiati Koordinator Subdit Mental Dit Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Kemensos RI yang berbicara mewakili forum Senior Officials Meeting on Social Welfare and
Development (SOMSWD), menegaskan mengurangi kesenjangan kesempatan kerja dan
memasukan isu disabilitas dalam program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-
19 merupakan agenda prioritas perwakilan Kementerian Sosial negara-negara di ASEAN.
Ia menyimpulkan, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memenuhi kuota kerja
bagi penyandang disabilitas.
Kerja sama dan kemitraan yang konstruktif antara lembaga ASEAN, organisasi penyandang
disabilitas, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, perusahaan, media dan pihak terkait adalah
salah satu syarat untuk mewujudkan Indonesia dan masyarakat ASEAN yang inklusif pada 2025.
111
