Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2021
P. 17
Judul Jamsostek Sangat Penting Bagi Pekerja
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Program BPJamsostek
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Ron
Tanggal 2021-09-14 06:30:00
Ukuran 114x67mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 1.140.000
News Value Rp 3.420.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukiabumi, Ade Suryaman menyampaikan bahwa jaminan
sosial tenaga kerja atau jamsostek sangat penting bagi pekerja. Hal itu diungkapkan saat
menerima audensi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi Diding Ramdani, di Pendopo Negara,
Senin (13/9).
JAMSOSTEK SANGAT PENTING BAGI PEKERJA
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukiabumi, Ade Suryaman menyampaikah bahwa jaminan
sosial tenaga kerja atau jamsostek sangat penting bagi pekerja. Hal itu diungkapkan saat
menerima audensi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi Diding Ramdani, di Pendopo Negara,
Senin (13/9).
Sekda mengatakan jamsostek yang tertuang dalam 'Instruksi Presiden Republik Indonesia
(Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 dan Permerldagri nomor 27 tahun 2021 tersebut, sangat
bermanfaat bagi pekerja karena mencakup perlindungan jaminan hari tua, jaminan pensiun,
jaminan kematian dan kecelakan.
"Program BPJS Ketenakerjaan juga program Pemerintah untuk kesejahteraan pekerja beserta
keluarganya. Program ini memberi perlindungan pada pekerja dan keluarganya apabila
mengalami musibah kecelakaan kerja atau meninggal dunia," jelasnya.
Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, Diding Ramdani pada kesempatan, itu
menyampaikan bahwa Inpres Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dah Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, selain ditujukan kepada para Menteri dan Kepala Lembaga terkait, juga ditujukan
kepada para Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.
"Kami ingin menyampaikan menyampaikan bahwa BPJS telah mengambil langkah-langkah agar
seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai
pemerintah dengan status non ASN dan penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan peserta
aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata Diding. ron
16
