Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2019
P. 130
sebagai informasi dan perlindungan bagi PMI. Aplikasi itu bernama "Jendela PMI" yang
dapat diakses melalui telefon pintar.
"Kepada teman-teman CPMI dan PMI silahkan mengunduh aplikasi Jendela PMI di play
store. Selain memberikan alur menjadi PMI yang prosedural, di sana ada nomor atase
ketenegakerjaan yang wajib untuk membantu PMI pada saat di negara penempatan," kata
Eva.
Sementara itu, Plt. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja Aris Wahyudi mengatakan kewajiban pemerintah mengelola migrasi tenaga kerja
secara profesional dapat membantu pekerja migran mendapatkan akses pekerjaan yang
baik dan meningkatkan pelindungan mereka ketika di luar negeri. Oleh karena itu,
paradigma baru diperlukan dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang
memosisikan pekerja migran sebagai subjek bukan lagi objek.
"Paradigma baru itu yakni bagaimana peran negara dalam pelindungan PMI lebih
menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi
peran swasta dalam penempatan dan pelindungan PMI," kata Aris.
Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan PMI, peran pelindungan PMI diserahkan kepada pemerintah baik pusat
maupun daerah dimulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya
diberi peran sebagai pelaksana penempatan PMI.
"Itu menunjukkan bahwa terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara
pemerintah pusat dan daerah bahkan pemerintah Desa. Pelindungan tersebut bertujuan
untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan
perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan keluarganya," kata Aris.
Paradigma baru pelindungan lainnya ditunjukkan dengan pemerintah tidak memobilisasi
calon PMI untuk bekerja ke luar negeri, tetapi pemerintah wajib memfasilitasi proses
bekerja ke luar negeri dengan penyederhanaan dan kemudahan layanan. Salah satunya
dengan beroperasinya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di berbagai kota/kabupaten di
Indonesia.
"Calon PMI tidak direkrut, tetapi sebagai subjek aktif mendaftar melalui Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota atau melalui LTSA. Ini untuk mewujudkan efektivitas,
efisiensi, transparansi dan kualitas pelayanan penempatan dan pelindungan PMI mulai dari
layanan informasi peluang kerja sampai dengan layanan pengaduan permasalahan," kata
Aris.
Konsep pelindungan PMI lainnya yaitu PMI diberikan pelindungan jaminan sosial melalui
skema Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap calon PMI wajib memiliki kompetensi sesuai
jabatan yang akan didudukinya, dan pekerja migran tidak dapat dibebani biaya
penempatan.
"Kepada Calon PMI saya berpesan agar bekerja dan bersosialisasi dengan sehat. Jaga nama
baik Indonesia. Karena teman-teman Pahlawan Devisa Indonesia," tutup Aris.
Page 129 of 130.
